Kupastuntas.co, Metro - Gelombang kritik terhadap sikap bungkam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro memantik reaksi mahasiswa. Setelah media lokal berulang kali tidak mendapat jawaban soal besaran dan mekanisme penggunaan tunjangan Dewan, kini giliran Aliansi Mahasiswa Metro yang bersuara lantang.

Mereka menuding wakil rakyat telah mengabaikan prinsip transparansi anggaran dan mengkhianati amanah publik. Rencana ancaman aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Metro pun bakal disiapkan.

“Jika Dewan terus memilih diam, kami akan turun ke jalan. DPRD harus sadar, mereka digaji dari uang rakyat bukan dari kantong pribadi,” kata M. Rionaldy Fahlevi salah seorang Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Metro, saat dimintai tanggapan oleh media, Jum'at (12/9/2025).

Isu tunjangan DPRD mencuat sejak Kementerian Dalam Negeri melalui Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk meninjau ulang besaran tunjangan perumahan, transportasi, hingga fasilitas lain yang diterima anggota Dewan.

BACA JUGA: Soal Tunjangan Dewan, Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini Bungkam

Instruksi itu muncul karena ditemukan banyak daerah yang mengalokasikan anggaran jumbo untuk DPRD, sementara pelayanan publik justru mandek. Tak hanya itu, mahasiswa juga mempertanyakan ketegasan Kepala Daerah dalam menjawab isu tersebut.

Sayangnya, DPRD Metro justru memilih bungkam. Ketua DPRD, Ria Hartini hingga kini enggan memberi keterangan terkait pertanyaan media maupun masyarakat sipil. Diamnya Dewan inilah yang dinilai mahasiswa sebagai indikasi adanya main mata antara legislatif dan eksekutif.

“Kalau mereka yakin anggaran tunjangan itu wajar, kenapa harus bungkam. Justru sikap diam ini semakin mempertegas adanya sesuatu yang ditutupi. Jangan salahkan mahasiswa jika gedung DPRD nanti dipenuhi spanduk tuntutan. Rakyat sudah terlalu lama dibuat kecewa,” ucap Rionaldy.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran terbuka di Kota Metro tahun 2024 mencapai 5,91 persen. Sementara banyak mahasiswa baru lulus kesulitan mencari kerja, infrastruktur publik masih terbengkalai, dan fasilitas kesehatan minim, DPRD justru terkesan lebih sibuk mengamankan kenyamanan mereka sendiri.

“Kondisi daerah sedang krisis. Tapi DPRD malah lebih fokus mempertebal tunjangan. Ini bukan sekadar tidak etis, ini pengkhianatan moral,” pungkasnya.

Sementara itu, kordinator aksi Aliansi Mahasiswa lainnya, M. Ridho Anugerah menyebut bahwa pihaknya akan menggalang dukungan lintas kampus. Bahkan, mahasiswa berencana menggandeng serikat pekerja dan komunitas warga untuk menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD dalam waktu dekat.

“Kami tidak akan diam melihat wakil rakyat yang abai terhadap rakyat. Kalau perlu, kami akan duduki gedung DPRD sampai mereka berani buka data anggaran tunjangan secara transparan,” ancam aktivis tersebut, Jum'at (12/9/2025).

Ridho menilai DPRD Metro telah kehilangan momentum untuk menjelaskan kepada publik. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

“Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. DPRD Metro seharusnya menjelaskan secara terbuka berapa tunjangan yang diterima, dasar hukum apa yang dipakai, dan apa relevansinya dengan kebutuhan kerja mereka. Bukan malah bungkam dan seolah-olah kebal kritik,” cetusnya.

Kini bola panas ada di tangan DPRD Metro. Publik menanti apakah wakil rakyat berani transparan atau memilih bertahan dalam sikap diam yang kian mengikis legitimasi mereka.

Aliansi Mahasiswa Metro memastikan, jika tidak ada klarifikasi resmi dalam waktu dekat, maka demonstrasi besar-besaran akan digelar. (*)