Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Meski tingkat pengangguran di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, kalangan pengusaha masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lampung pada Agustus 2024 berada di angka 4,19 persen atau sekitar 209,16 ribu orang. Angka ini turun tipis menjadi 4,07 persen pada Februari 2025.

Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ary Meizari Alfian, menyebut persoalan ketenagakerjaan di daerah ini belum sepenuhnya terselesaikan.

"Masalah utama bukan hanya soal jumlah pengangguran, tetapi juga kesesuaian kualitas tenaga kerja. Banyak perusahaan kesulitan mendapatkan pelamar yang memenuhi kualifikasi," ujar Ary saat dimintai tanggapan, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah mismatch antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan industri akan keterampilan teknis tertentu.

"Calon pekerja memang banyak, tetapi sebagian besar belum memenuhi syarat seperti sertifikasi, pengalaman praktik, atau kompetensi teknis. Lulusan SMK, misalnya, masih minim pengalaman lapangan. Sementara lulusan SMA memerlukan pelatihan vokasional tambahan. Lulusan perguruan tinggi pun unggul dalam teori, tetapi lemah dalam keterampilan aplikatif," jelasnya.

Ary juga mengungkapkan bahwa selain persoalan keterampilan, perusahaan menghadapi hambatan dari sisi soft skills para pelamar, seperti etos kerja, kedisiplinan, dan kemampuan komunikasi.

"Ini jadi beban tambahan bagi perusahaan, karena mereka harus menyelenggarakan pelatihan internal untuk menutupi kekurangan tersebut," tambahnya.

Ia juga menyoroti masih rendahnya literasi digital di kalangan pencari kerja, padahal era transformasi digital menuntut penguasaan teknologi seperti aplikasi bisnis, e-commerce, manajemen data, hingga software perkantoran.

Masalah lain yang diidentifikasi adalah kurangnya informasi pasar kerja. Banyak pencari kerja tidak mengetahui jalur atau akses terhadap lowongan yang tersedia, karena sistem bursa kerja sekolah maupun kampus belum merata menjangkau seluruh wilayah.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Apindo Lampung mengusulkan penguatan program link and match antara SMK dengan dunia industri. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah porsi praktik kerja, serta mengirimkan guru untuk magang di perusahaan guna meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan dunia kerja.

Apindo juga mendorong pelaksanaan skema magang bersubsidi dan pelatihan singkat (bootcamp) yang mencakup literasi digital, komunikasi bisnis, serta pembentukan sikap kerja yang profesional melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga pelatihan lokal.

Sertifikasi kompetensi juga perlu diperkuat agar perusahaan dapat dengan jelas menilai kualitas calon pekerja berdasarkan standar yang berlaku.

"Kami juga berharap pemerintah segera membangun dashboard bursa kerja provinsi, agar proses pertemuan antara pencari kerja dan lowongan bisa berlangsung lebih cepat dan efisien," kata Ary.

Ia menegaskan bahwa upaya ini harus dijalankan secara berkelanjutan agar penurunan angka pengangguran tidak hanya terlihat dalam statistik, tetapi juga berdampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing daerah.

"Tujuan kita bukan semata-mata menurunkan angka pengangguran, tetapi memastikan tenaga kerja benar-benar siap pakai dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung," pungkasnya. (*)