Kupastuntas.co, Metro - Kota Metro sedang berjalan di tempat. Potensi aset yang bisa menghasilkan PAD miliaran rupiah setiap tahun masih tidur pulas. Wisma Haji, Mal Pelayanan Publik (MPP), BLUD RSUD Ahmad Yani, TPAS Karangrejo, penerangan jalan umum, hingga sektor pariwisata seperti Wisata Sumbersari. Semua ada, semua terlihat megah, tapi hasilnya masih minim, bahkan nyaris tidak signifikan.

Kenyataannya, aset daerah Metro lebih sering menjadi beban APBD ketimbang mesin penghasil pendapatan. Di saat kas daerah terus tergerus oleh belanja rutin, pembangunan infrastruktur tersendat, dan PAD stagnan, Pemerintah Kota Metro masih saja nyaman dengan pola lama yaitu mengelola sendiri dengan cara-cara birokratis yang terbukti tidak efisien.

Padahal, di era modern ini pihak ketiga bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) bukan sekadar jargon teknokratis, tetapi instrumen nyata untuk menyelamatkan Metro dari lingkaran stagnasi fiskal.

Mari bicara blak-blakan, RSUD Ahmad Yani seharusnya bisa menjadi sumber PAD ratusan miliar per tahun jika dikelola profesional, tetapi kenyataannya, beban dan pelayanan tidak pernah seimbang dengan penerimaan. Wisata Sumbersari yang potensial jadi ikon pariwisata Metro, kini malah lebih dikenal sebagai kawasan terbengkalai dan berbalut mitos mistis.

Ironisnya, Pemkot Metro justru membiarkan aset-aset ini menjadi kuburan anggaran. Alih-alih menghasilkan, malah menyedot dana pemeliharaan dan menambah defisit pelayanan. Jika dibiarkan, Metro hanya akan menjadi kota dengan gedung-gedung tanpa nyawa dan potensi ekonomi yang terbuang percuma.

Skema KPDBU memberikan peluang besar. Dengan menggandeng pihak ketiga, Pemkot bisa membagi risiko, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus menambah PAD tanpa membebani APBD sepenuhnya. Tetapi harus diingat, KPDBU bukan jaminan sukses.

Jika proyek disusun tanpa studi kelayakan yang serius, hanya berdasarkan lobi politik dan aroma rente, maka KPDBU justru berubah menjadi jalan licin menuju kebocoran anggaran model baru. Inilah bahaya yang harus diwaspadai.

Karena itu, Metro butuh roadmap yang disiplin. Mulai dari hukum harus tegas. Semua proyek KPDBU harus masuk dalam RPJMD, RKPD, hingga RTRW. Jangan ada proyek siluman. Lalu, simpul KPBU lintas OPD wajib dibentuk. Tanpa project delivery unit, investor hanya akan melihat Metro sebagai daerah tanpa kepastian.

Kemudian, disiplin fiskal tak bisa ditawar. Jika Metro nekat mengambil beban di luar kemampuan APBD, yang lahir hanya bom waktu utang daerah. Lalu, proyek bankable saja yang masuk. Jangan biarkan investor dipaksa menggarap proyek tak layak hanya demi kepentingan pencitraan. Terakhir, monitoring harus brutal. Risiko lahan, fiskal, dan operasional harus dipetakan sejak awal. Pembayaran berbasis kinerja harus menjadi syarat mutlak.

KPDBU hanya bisa berhasil jika DPRD ikut menjadi pengawas kritis, bukan tukang stempel politik. Selama ini DPRD Metro terlalu sering diam ketika kebijakan eksekutif gagal menyentuh akar masalah. Jika KPDBU lahir tanpa pengawasan legislatif yang ketat, bukan tidak mungkin proyek-proyeknya hanya jadi ajang bagi segelintir pihak meraup keuntungan pribadi.

Kunci utama tetap ada di eksekutif. Wali Kota Metro harus berani mengambil keputusan strategis, bukan hanya berbicara soal visi-misi tanpa aksi. Leadership yang lemah hanya akan membuat KPDBU jadi dokumen di laci, bukan proyek nyata di lapangan.

Metro butuh kepala daerah yang mampu menjelaskan kepada publik tentang apa manfaat KPDBU untuk layanan kesehatan, air bersih, jalan terang, hingga wisata daerah. Tanpa narasi publik yang jelas, dukungan sosial dan politik tidak akan pernah terbentuk.

Kota Metro tidak lagi punya banyak waktu. Jika terus bergantung pada pola lama, PAD akan stagnan, pembangunan melambat, dan aset daerah tetap menjadi beban. KPDBU adalah jalan keluar, tetapi hanya jika dijalankan dengan niat bersih, regulasi ketat, dan pengawasan brutal.

Sudah saatnya Metro berhenti berteori dan mulai bertindak. Gandeng pihak ketiga, kelola aset dengan profesional, dan hentikan budaya nyaman dengan kebocoran anggaran. Jika tidak, Metro akan terus jadi kota kecil dengan ambisi besar tapi realisasi nol. Tabikpun. (*)