Kupastuntas.co, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan besar dalam susunan Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Lima posisi strategis diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Budi Gunawan. Langkah ini diambil usai evaluasi internal dan dinamika politik yang belakangan memanas.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Presiden.

“Pada sore hari ini, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih di beberapa jabatan strategis,” ujarnya di Istana Negara.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Sri Mulyani. Menteri Keuangan dua periode itu disebut menjadi korban langsung kerusuhan Jakarta, 31 Agustus lalu, yang berujung pada penjarahan rumah pribadinya.

Dalam unggahan emosional di akun Instagram, ia mengenang lukisan bunga yang dirusak massa, menyebutnya sebagai simbol pribadi yang penuh makna.

Muncul spekulasi bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri pasca-peristiwa tersebut, meskipun belum ada pernyataan resmi.

Ia digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, yang menyatakan kesiapannya mengemban amanah baru.

“Siaplah, nggak pernah nggak siap,” ucap Purbaya saat ditemui di Istana.

Selain Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UMKM Budi Arie juga ikut diganti. Ia sebelumnya terseret isu terkait aktivitas judi daring, meski telah membantah keterlibatannya.

Posisinya kini digantikan oleh Ferry Juliantono. Adapun jabatan Menko Polhukam yang sebelumnya dipegang Budi Gunawan juga turut berganti, meskipun pengganti resminya belum diumumkan ke publik.

Perubahan signifikan juga terjadi di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kini diisi oleh Mukhtarudin, menggantikan Abdul Karding.

Selain itu, Prabowo juga memperkenalkan nomenklatur baru dengan melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, yaitu Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Perombakan ini terjadi di tengah suasana politik yang belum sepenuhnya stabil pasca-kerusuhan ibu kota. Langkah Prabowo dinilai sebagai bentuk penegasan arah pemerintahan ke depan sekaligus upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kabinet.

Dengan reshuffle ini, Prabowo mengirimkan sinyal tegas bahwa ia tidak segan mengambil langkah berani untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Publik kini menantikan gebrakan dan konsistensi dari para menteri baru dalam menjawab tantangan ekonomi, hukum, dan sosial ke depan. (*)