• Selasa, 09 September 2025

Disdikbud Klaim Siswa Keracunan MBG Terima Kompensasi Rp500 Ribu

Senin, 08 September 2025 - 15.50 WIB
22

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Foto: Ria/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyebut jika siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) menerima kompensasi sebesar Rp500 ribu.

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan jika data terbaru siswa yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi MBG sebanyak 30 orang yang berasal dari SMK 5 Bandar Lampung.

"Kemarin yang keracunan ada 30 siswa yang keracunan dari SMK 5, tapi sekarang semua sehat. Mereka juga dapat komperensi Rp500 ribu dari SPPG nya," kata dia saat dimintai keterangan, Senin (8/9/2025).

Thomas mengatakan jika pihaknya memberikan perhatian serius terhadap peran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dalam memastikan kinerja para ahli gizi di lapangan.

"Kami memberikan atensi khusus kepada SPPG agar lebih mengontrol dan memastikan bahwa setiap bahan baku yang digunakan telah diperiksa dengan benar. Ahli gizi harus fokus melaksanakan tugasnya dengan baik," tegasnya.

Secara khusus, untuk sayuran, diharapkan proses pengolahannya dilakukan menjelang waktu distribusi agar tetap segar saat dikonsumsi, guna memastikan setiap bahan makanan memenuhi standar kesehatan dan kelayakan konsumsi.

"Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut profesionalisme ahli gizi apakah mereka betul-betul melakukan pemeriksaan bahan baku dan memastikan kelayakan dari sisi higienitas dan kesegarannya," lanjutnya.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi dari sekolah dan wali murid untuk melaporkan jika ada temuan di lapangan.

Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola SPPG maupun Badan Gizi Nasional (BGN), guna mencegah terulangnya insiden seperti keracunan makanan.

"Program ini terus on track dan berprogres, dan kami berharap dukungan dari semua pihak untuk menjamin keberlanjutan dan kualitasnya. Selain itu Lampung juga merupakan daerah yang cepat dalam mensukseskan program MBG," kata dia.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan jika SPPG di Kecamatan Sukabumi, dihentikan sementara operasionalnya usai diduga menjadi sumber keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dari tiga sekolah.

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa dari sekitar 700 porsi makanan yang dibagikan oleh dapur tersebut, hampir 300 siswa mengalami gejala keracunan.

Meski kasus ini belum ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), namun telah melibatkan dua lembaga penting yakni Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung.

"Dari 58 dapur SPPG yang ada di Bandar Lampung, hanya satu dapur yang bermasalah. Saat ini statusnya belum ditetapkan sebagai KLB, namun tetap ditangani serius oleh Dinas Kesehatan dan BBPOM," ujarnya.

Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air yang digunakan dalam pengolahan makanan. Meski belum ada laporan fisik resmi yang diterima, informasi sementara menyebutkan bahwa air yang digunakan diduga terkontaminasi dan tidak layak konsumsi.

"Saya belum terima laporan tertulisnya, tapi informasi awal menyebutkan airnya tidak bersih. Ini yang diduga menjadi penyebab utama keracunan," ujarnya.

Terkait langkah penanganan, pihak pengelola SPPG menegaskan bahwa setiap dapur yang mengalami masalah serius akan dikenai sanksi tegas, termasuk penghentian sementara operasional.

"Kalau ada kasus seperti ini, otomatis dapurnya kami off-kan dulu. Kegiatan dihentikan sementara sampai evaluasi menyeluruh selesai dilakukan, baik oleh Dinas Kesehatan maupun BBPOM. Dilihat lagi kondisi dapurnya, sumber bahan makanannya, hingga kelayakan sanitasi dan pengolahan makanan," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan apakah pelayanan makanan akan dialihkan ke dapur SPPG lain, pihak pengelola menegaskan bahwa tidak ada pengalihan atau backup dari dapur lain. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas dapur SPPG lainnya yang tidak memungkinkan menampung beban tambahan.

"Tidak ada backup dari dapur lain karena memang tidak ketampung. Jadi sementara ini tidak ada pemberian makanan dari dapur tersebut ke sekolah-sekolah yang terdampak," tutupnya. (*)