‎Kupastuntas.co, Metro - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Metro menggelar aksi bertajuk 'September Gelap' untuk menagih janji dan menguji keseriusan pemerintah daerah serta DPRD dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak pada rakyat.

‎Aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPRD Kota Metro, Kamis (4/9/2025) itu tak sekadar orasi. IMM Metro membawa daftar panjang tuntutan yang menyoroti isu-isu krusial, mulai dari krisis pengelolaan sampah, kasus beras oplosan, transparansi anggaran Tenaga Harian Lepas (THL), penyaluran dana BOS, hingga evaluasi 10 program strategis Walikota dan Wakil Walikota Metro.

‎Dalam pernyataannya, IMM menegaskan bahwa persoalan sampah di Metro bukan lagi sebatas estetika kota, melainkan sudah menyentuh aspek kesehatan dan lingkungan hidup. Mereka mendorong keterlibatan semua elemen, mulai dari pelaku usaha, Dinas Kesehatan, hingga tenaga kesehatan untuk turun tangan.

‎IMM menuntut pelatihan sadar sampah bersama stakeholder, penegakan aturan penggunaan kantong non-plastik atau totebag, serta penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

‎"Kesadaran lingkungan harus dijadikan gerakan kolektif, bukan hanya jargon,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

‎Sorotan berikutnya tertuju pada kasus beras oplosan yang sempat disidak oleh Wakil Walikota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana bersama Dinas Perdagangan beberapa waktu lalu.

‎Menurut IMM, hingga kini belum ada kejelasan terkait hasil uji laboratorium maupun tindak lanjut nyata terhadap temuan tersebut.

‎“Apakah kasus ini benar-benar diusut atau hanya berhenti sebatas pencitraan sidak,” seru seorang mahasiswa.
‎Bagi mereka, kasus ini menjadi simbol lemahnya transparansi pemerintah dalam melindungi hak konsumen.

‎IMM juga mengangkat persoalan Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka menuding adanya dugaan manipulasi data yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pengelolaan dana APBD.
‎Transparansi anggaran, kata IMM, harus dibuktikan dengan data terbuka dan audit independen.

‎“APBD adalah uang rakyat. Jika ada permainan data, maka yang dirugikan bukan hanya tenaga honorer, tapi juga seluruh masyarakat Metro,” tegas orator.

‎IMM juga menyoroti gaji honorer dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka menuntut penyaluran dana BOS dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan pendidikan.

‎Menurut IMM, DPRD Metro memiliki kewajiban moral sekaligus politik untuk mengawasi ketat penggunaan dana BOS. Mereka mendesak agar setiap oknum yang terbukti menyelewengkan anggaran pendidikan ditindak tegas.

‎Selain persoalan teknis, IMM juga menyinggung akuntabilitas politik Walikota Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota M. Rafieq Adi Pradana.

Mahasiswa menuntut evaluasi terbuka terhadap 10 program strategis yang selama ini dijanjikan.

‎“Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar baliho dan slogan,” tegas IMM dalam pernyataan sikap mereka.

‎Ada pemandangan berbeda di awal aksi. Massa IMM juga menggelar salat gaib berjamaah di halaman DPRD Metro.

Salat tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Bambang Iman Santoso.
‎Kehadiran Walikota dan Wakil Walikota di tengah massa memberi warna tersendiri. Namun bagi IMM, keberadaan mereka tak mengurangi ketegasan tuntutan yang disuarakan.

‎Secara umum, aksi IMM Metro mencerminkan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap peran DPRD.
‎Menurut mereka, DPRD seharusnya menjadi lembaga pengawas utama, namun justru cenderung mandul dalam mengawal kepentingan publik.

‎IMM menegaskan bahwa aksi 'September Gelap' bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras bagi DPRD dan pemerintah daerah.
‎Aksi ini menegaskan satu hal, mahasiswa tetap menjadi barometer moral dan penjaga nurani publik.

‎Di tengah situasi politik daerah yang sering dibungkus pencitraan, suara IMM Metro menjadi pengingat bahwa rakyat berhak menagih janji dan menuntut bukti nyata.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi demontrasi di gedung DPRD Kota Metro masih berlangsung.

‎Belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun pemerintah Kota Metro terkait dengan tuntutan mahasiswa dalam aksi 'September Gelap' tersebut. (*)