Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kecamatan di 15 kabupaten/kota sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni mengatakan, Kemendagri meminta agar GPM dilakukan secara serentak di semua kecamatan.

"Target dan permintaan dari Kemendagri untuk GPM di semua kecamatan, hanya saja saat ini pelaksanaan di kabupaten/kota seperti Bandar Lampung dilakukan secara bergiliran setiap minggu dan rutin," jelas Elvira, saat dimintai keterangan, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, barang-barang yang dijual dalam kegiatan GPM didatangkan langsung oleh Bulog tanpa subsidi, sehingga harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

"Karena didatangkan langsung oleh Bulog, maka harga yang ditawarkan adalah harga distributor, bukan harga pasar, jadi tentu lebih murah dan terjangkau masyarakat," tambahnya.

Selain GPM, Pemprov Lampung juga menggandeng Bulog dan Dinas Perdagangan untuk melakukan berbagai intervensi pasar, termasuk penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta operasi pasar jika diperlukan.

"Kalau harga meningkat, maka kegiatan ini akan diperbanyak karena tujuannya adalah pengendalian harga agar masyarakat dapat harga yang tidak tinggi dan sesuai dengan HET," tegas Elvira.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, menyampaikan bahwa inflasi di Provinsi Lampung masih dalam kategori terkendali.

Berdasarkan data terakhir, inflasi Year on Year (YoY) tercatat sebesar 1,05 persen, secara Month to Month (MtM), Lampung mengalami deflasi sebesar 1,47 persen, dan secara Year to Date (YtD) deflasi sebesar 0,08 persen.

"Setelah kita telaah, penyebab deflasi antara lain karena turunnya biaya pendidikan tingkat SMA dan SMP, kemudian harga komoditas seperti bawang putih dan cabai rawit," jelas Rinvayanti.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Lampung akan terus memantau perkembangan harga pangan sebagai indikator utama inflasi daerah.

"Biasanya inflasi disebabkan oleh pangan, ini yang terus kita monitor. Operasi pasar akan dilakukan jika harga tidak stabil atau terjadi lonjakan yang signifikan," ujarnya.

Terkait ketersediaan dan harga beras, Pemprov juga telah memastikan bahwa stok dan distribusi tetap terjaga. Harga beras medium saat ini berada pada kisaran Rp12.000 hingga Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.

"Alhamdulillah, kondisi di Lampung masih aman dan terkendali. Penyaluran beras oleh Bulog selama Agustus lalu cukup efektif membantu menahan laju inflasi, dan ini akan terus dilanjutkan apabila dibutuhkan," pungkasnya. (*)