• Selasa, 02 September 2025

‎Kemendagri Catat Terjadi 107 Aksi Unjuk Rasa Sejak 25 Agustus, 57 di antaranya Rusuh

Selasa, 02 September 2025 - 13.08 WIB
23

‎Kemendagri Catat Terjadi 107 Aksi Unjuk Rasa Sejak 25 Agustus, 57 di antaranya Rusuh. Foto: Ist.

‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencatat ada 107 titik aksi unjuk rasa serentak di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025, dengan konsentrasi massa terpusat di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres serta gedung DPR RI dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, Selasa (2/9/2025).

‎Titu menyebut, dari jumlah total titik aksi tersebut, 57 titik aksi berlanjut rusuh terdiri di Sumatera Utara 4 aksi, Jakarta 9 aksi, Jawa Barat 6 aksi, Yogyakarta 2 aksi, Jawa Tengah 20 aksi, Jawa Timur 7 titik, NTB 2 aksi, Kalimantan Barat 2 aksi, Sulawesi Selatan 5 aksi.

"Kami mencatat ada 107 titik aksi unjuk rasa serentak di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025, 57 titik aksi di antaranya berlanjut rusuh. Kerusuhan ini baik dalam bentuk pengrusakan, pembakaran. Sedangkan sisanya relatif kondusif,” ungkap dia.

‎Tito memaparkan daerah terdampak kerusuhan, antara lain Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

‎"Kalau kita lihat data, DKI Jakarta, Kota Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri baik DPRD maupun kantor Pemkab, Mataram NTB, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Tegal, Cilacap, Kediri, Kebumen, Jepara, Malang, Cirebon, Banyumas, Banjar, Jambi, Tasikmalaya, Palembang, dan Palopo mengalami kerusakan di kantor DPRD dan fasilitas umum," ujar Tito.

‎Seperti di DKI Jakarta, mengalami kerugian dengan total nominal 50,4 miliar, yang terdiri dari kerusakan 22 halte (3,3 miliar) untuk MRT; (41,6 miliar) untuk Transjakarta; (5,5 miliar) untuk CCTV.

‎Tito memaparkan, aksi demonstrasi 25 Agustus di gedung DPR MPR dengan tuntutan di antaranya pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji tunjangan DPR, bahkan ada yang menolak RKUHAP dan lain-lain, yang intinya berlanjut sampai aksi 28 Agustus dan terjadi peristiwa insiden yang mengakibatkan situasi semakin memanas.

‎"Satu driver ojek online terlindas Barakuda kepolisian dan memicu aksi lebih panas di berbagai daerah," lanjutnya. (*)