Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Demo ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat di kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung kondusif. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani berjanji menyampaikan tuntutan mereka ke Presiden Prabowo Subianto.

Sejak pagi hari Senin (1/9/2025), personel Polri berseragam lengkap bersama TNI dan Polisi Pamong Praja sudah bersiaga di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Sejumlah mobil Barakuda juga sudah bersiaga. Polisi memasang kawat berduri pada pintu masuk kantor DPRD Lampung.

Sekitar pukul 09.00 WIB, seribuan mahasiswa dengan mengendarai motor berangkat dari titik temu di halaman Museum Lampung menuju kantor DPRD Provinsi Lampung.

Sekitar pukul 10.45 WIB, massa mahasiswa bersama elemen masyarakat yang menamakan dirinya ‘Aliansi Lampung Melawan’ tiba di depan pagar kantor DPRD Lampung.

Setibanya di lokasi, massa langsung berhadapan dengan barisan polisi wanita (Polwan) dari Polresta Bandar Lampung yang sudah bersiaga sejak pagi.

Barikade Polwan ini membentuk formasi pengamanan di depan gerbang masuk DPRD untuk mengantisipasi agar massa tidak masuk dalam gedung.

Beberapa demonstran membawa spanduk dan poster berisi sejumlah tuntutan. Petugas kepolisian, termasuk Polwan, tampak mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal jalannya aksi.

Adapun poin tuntutan yang disampaikan, yakni mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan aset, potong tunjangan dan gaji DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral, tingkatkan gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia, minta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat menteri-menteri yang problematik dan menekan ketua partai untuk memecat anggotanya yang bermasalah baik di eksekutif maupun legislatif.

Selanjutnya, menuntut pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), reformasi total Polri dan mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta menyuarakan bukan hanya reformasi melainkan revolusi total.

Kemudian, mendesak evaluasi kinerja Kepolisian Daerah Lampung, menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (RKUHAP) yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan serta menuntut negara untuk menegakan keadilan agraria.

Usai berorasi, massa meminta pihak kepolisian membuka barikade kawat berduri di depan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Lampung. Ketua BEM Unila sempat berdialog dengan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay agar mahasiswa bisa masuk ke dalam halaman kantor DPRD Provinsi Lampung.

“Kasih kami akses ke dalam untuk bisa menyuarakan aspirasi,” kata Ketua BEM Unila, Amar.

Amar juga mengatakan bahwa para anggota DPRD Lampung tidak dapat mendengar aspirasi karena jarak yang begitu jauh. “Gak kedengaran pak kalau dari luar, berikan akses kami masuk kedalam,” katanya.

Seorang peserta demo, Husen, menyampaikan massa akan menunggu selama 30 menit untuk aparat kepolisian bisa membuka kawat berduri tersebut. “Kami kasih waktu 30 menit, kalau gak dibuka kami paksa untuk masuk kedalam,” tegas Husein.

Menanggapi hal itu, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, tetap  meminta demonstran untuk menyampaikan aspirasinya dari luar kawat berduri. “Sampaikan saja dari sini,” ujar Kapolresta.

Karena tidak ada titik temu, Kapolresta meninggalkan mahasiswa lalu masuk masuk kedalam kantor DPRD Lampung.

Tidak berselang lama, akhirnya perwakilan dari

Aliansi Lampung Melawan diminta oleh pihak kepolisian masuk ke kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menemui pimpinan dewan.

Ketika perwakilan massa masuk kantor parlemen, ternyata ruangan sudah sepi. Hanya ada aparat keamanan.

“Bapak yang minta kami masuk ya, ini gak ada orang (anggota dewan), bapak mau mempermainkan kami ya?” tegas Ketua BEM Unila, Amar di hadapan polisi.

Mahasiswa lainnya juga mengatakan agar pihak kepolisian harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusuhan. “Bapak yang harus tanggung jawab kalau massa aksi marah dan chaos,” tegasnya.

Untuk menghindari suasana semakin memanas, akhirnya kawat berduri yang dipasang di pintu masuk dibuka oleh aparat kepolisian.

Usai massa masuk halaman kantor DPRD Lampung, sekitar pukul 12.50 WIB mereka ditemui langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Pangdam XXI/Raden Intan Mayor Jenderal Kristomei Sianturi dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Pada pertemuan ini, Ketua BEM Unila, Amar, menyampaikan bahwa saat ini banyak aksi unjuk rasa di beberapa daerah yang akhirnya berujung anarkis. Namun, ia berharap aksi di Lampung tidak anarkis.

Selanjutnya Amar menyampaikan 13 tuntutan di depan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Usai mendengarkan tuntutan massa, Mirzani mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Lampung yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib.

"Sebagai Gubernur Lampung saya ucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang hadir dan masyarakat Lampung yang bergabung hari ini untuk menyuarakan hati nurani di DPRD Lampung," kata Mirzani.

Mirzani mengungkapkan, pihaknya telah mendengar semua tuntutan dari para mahasiswa dan siap menyampaikan kepada pemerintah pusat.

"Kami telah melihat, mendengar dan membaca tuntutan. Ini akan jadi dorongan dan akan saya sampaikan ke Presiden Prabowo agar segera ditindaklanjuti. Para Mahasiswa dan seluruh komponen membuktikan Lampung beda dengan daerah lain," kata Mirzani.

Mirzani berpesan kepada para massa aksi untuk dapat menjaga kondusifitas daerah dan melakukan unjuk rasa dengan tertib.

"Mari bersama kita jaga Lampung, tolong jaga Provinsi Lampung mulai hari ini, esok dan masa depan. Karena kalian adalah pewaris masa depan," ungkap Mirzani.

Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengatakan pihaknya turut berbela sungkawa atas meninggalnya driver ojek online Affan Kurniawan beberapa waktu lalu.

"Kepada masyarakat, saya atas nama seluruh polisi Polda Lampung berduka cita atas meninggalnya Affan. Dan Polda Lampung mengucapkan mohon maaf dan hal tersebut semoga tidak terjadi lagi kedepannya," kata Kapolda.

Ia meminta kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan dan ruang kepada pihak kepolisian untuk bekerja dan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Yakin dan percayakan, berikan ruang kepada tim yang bekerja untuk membuka ini ke publik sehingga rasa keadilan terpenuhi," kata Helmy.

Pangdam XXI/Raden Intan, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, juga meminta kepada masyarakat untuk dapat tertib dalam berunjuk rasa dan menjaga Lampung bersama-sama.

"Jangan sampai Lampung rusak, kita jaga bersama sehingga Lampung berbeda dengan yang lain, Lampung bisa dengan damai," kata Pangdam.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengatakan pihaknya telah mendengarkan semua aspirasi dari masyarakat dan siap meneruskan ke pemerintah pusat.

"Kami sudah membaca dengan seksama dan siap menyampaikan kepada DPR RI, semoga apa yang jadi aspirasi bisa diterima dan dilaksanakan," kata Giri.

Untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini, Polda Lampung menerjunkan sebanyak 1.257 personel. Selain pengamanan di titik lokasi unjuk rasa, sebanyak 432 personel juga siaga di Mapolresta Bandar Lampung dan Polsek jajaran.

Anak-Anak SD Saksikan Unjuk Rasa

Saat unjuk rasa berlangsung, terlihat sejumlah anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) ikut menyaksikan.

Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak ini terlihat memanjat pagar kantor DPRD Lampung untuk melihat aksi demonstrasi. Padahal, sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung sudah meliburkan siswa SD dan SMP agar tidak terlibat aksi unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung, Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya sudah menghimbau sekolah agar anak-anak tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

“Maka kalau anak-anak sudah tidak di lingkungan sekolah, yang bertanggung jawab penuh adalah orang tua,” ujar Mulyadi.

Ia menyatakan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut apakah benar anak-anak yang ikut aksi tersebut berasal dari sekolah di Bandar Lampung.

“Nanti kalau memang benar dari Bandar Lampung, ya akan ada sanksi. Paling tidak berupa pengarahan dan penandatanganan surat perjanjian agar hal serupa tidak terulang,” jelasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 02 September 2025 dengan judul “Demo di DPRD Lampung Berlangsung Kondusif”