Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menegaskan perlunya campur tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penanganan ruas jalan yang terdampak longsor di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong.

Parosil menilai persoalan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus ditangani secara bersama karena menyangkut infrastruktur nasional.

Menurutnya, Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang rawan bencana, khususnya tanah longsor.

Kondisi geografis perbukitan yang curam serta intensitas curah hujan tinggi membuat wilayah ini kerap dilanda longsor, termasuk di ruas jalan Mutar Alam yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

"Lampung Barat ini langganan longsor. Apalagi di daerah seperti Pekon Mutar Alam. Kami mengapresiasi kementerian yang sudah menangani beberapa ruas jalan nasional, tetapi masih banyak titik rawan yang belum tersentuh. Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak akan cukup,” kata Parosil, dalam forum audiensi bersama DPR RI Komisi V dan sejumlah kepala balai kementerian di Lamban Sabah, Bandar Lampung, Jumat (29/8/2025).

Parosil menjelaskan, longsor di Mutar Alam dipicu limpahan air dari saluran ruas jalan nasional. Aliran tersebut menghantam badan jalan kabupaten sehingga mengakibatkan kerusakan parah.

Dari hasil kajian Pemkab Lampung Barat bersama Dinas PUPR dan Bappeda, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki ruas tersebut mencapai lebih dari Rp10 miliar.

"Kami sudah ajukan permohonan penanganan ke Kementerian PUPR, tapi seolah lepas tangan. Padahal kerusakan jelas bersumber dari infrastruktur nasional. Kalau bicara tanggung jawab, ini bukan hanya persoalan daerah. Maka kementerian harus hadir, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan membantu menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Bupati menekankan bahwa forum lintas lembaga yang digagas DPR RI Komisi V ini sangat penting sebagai ruang menyelaraskan program pusat dan daerah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan mitigasi bencana di daerah rawan seperti Lampung Barat harus mendapat prioritas agar tidak terus berulang setiap musim hujan tiba.

"Saya minta forum ini tidak hanya sekadar seremoni. Harus ada tindak lanjut konkret. Jangan sampai kepala OPD datang ke kementerian, proposal diterima, tapi tak pernah ditindaklanjuti. Di forum ini, kita bisa dengar langsung, kita bisa verifikasi langsung, dan kita bisa bersinergi,” ujar Parosil.

Selain Bupati Parosil, forum ini juga dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri, para kepala balai kementerian, serta perwakilan dari delapan kabupaten/kota di daerah pemilihan Lampung I.

Hadir antara lain Kepala Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas Daerah Lampung. Dari pihak Pemkab Lampung Barat turut hadir Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perhubungan.

Mukhlis Basri menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menyebut, wilayah Dapil I Lampung merupakan salah satu daerah paling rawan bencana di Sumatera karena dilalui Sesar Semangko yang berpotensi gempa, serta sering dilanda longsor, banjir, hingga abrasi.

"Dapil I Lampung ini langganan bencana. Maka sudah seharusnya pemerintah pusat tidak menutup mata. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada koordinasi yang kuat. Apalagi saat ini ada tantangan berupa pemotongan transfer daerah untuk tahun anggaran 2025/2026. Kalau tidak ada sinergi, janji pembangunan akan sulit direalisasikan,” kata Mukhlis.

Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum strategis untuk memastikan aspirasi daerah masuk ke dalam program kementerian.

Mukhlis berkomitmen mengawal langsung usulan Lampung Barat, khususnya penanganan jalan longsor Mutar Alam, agar masuk dalam program prioritas nasional Kementerian PUPR.

"Saya sengaja mengundang kepala daerah agar bisa menyampaikan aspirasi langsung di hadapan para kepala balai. Ini bentuk sinergi nyata. Dan saya pastikan akan mengawal agar Lampung Barat mendapat perhatian khusus,” tegasnya.

Forum tersebut juga melibatkan kepala daerah dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.

Para kepala daerah menyampaikan aspirasi masing-masing terkait kebutuhan infrastruktur, mitigasi bencana, dan program pembangunan yang harus disinergikan dengan pusat.

Parosil berharap melalui forum lintas lembaga ini, kebutuhan mendesak Lampung Barat, khususnya penanganan jalan longsor di Mutar Alam agar bisa segera direalisasikan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya soal akses ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat di daerah rawan bencana.

"Ini bukan hanya bicara pembangunan, tetapi soal keselamatan warga kami. Jalan yang rusak akibat longsor bukan sekadar menghambat mobilitas, tetapi juga berpotensi mengancam nyawa. Karena itu, saya berharap Kementerian PUPR hadir memberikan solusi,” pungkas Parosil. (*)