Kupastuntas.co, Lampung Barat - Proyek pembangunan beronjong di Pekon (Desa) Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat, diduga bermasalah. Pengerjaan yang disebut bersumber dari APBD Provinsi Lampung itu ditemukan tanpa papan proyek, dikerjakan asal-asalan, dan hingga kini belum diketahui instansi mana yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pantauan Kupastuntas.co di lokasi, konstruksi beronjong tampak mulai rusak meskipun baru selesai dikerjakan beberapa minggu lalu. Beberapa kawat penahan batu sudah kendur bahkan ada yang terlepas.

Selain itu, proyek tersebut menggunakan batu bulat dengan ukuran tidak seragam. Batu yang dipakai bervariasi, mulai dari kecil, sedang hingga besar, bukan batu belah sebagaimana standar dalam pekerjaan beronjong.

Penggunaan batu bulat dinilai berisiko karena tidak sesuai spesifikasi, sebab bentuknya licin dan sulit saling mengunci, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menahan derasnya aliran sungai yang memiliki aliran cukup deras.

Tak hanya itu, beberapa bagian beronjong terlihat belum rampung. Namun tidak ditemukan adanya aktivitas pekerja di lapangan, seolah pengerjaan dihentikan begitu saja tanpa kejelasan atau pekerjaan tersebut memang sudah selesai.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pekerjaan proyek tersebut dimulai sejak awal Agustus 2025 dan berlangsung sekitar tiga minggu.

“Setelah itu tidak ada lagi pekerja di sini. Padahal ada bagian yang belum selesai dikerjakan,” ujarnya. Kamis (28/8/25).

Ia menambahkan, masyarakat tidak mengetahui instansi mana yang mengerjakan proyek tersebut. Hingga kini, tidak ada pihak yang memberikan penjelasan resmi terkait pelaksana maupun pengawas pekerjaan.

Menurut warga itu, keberadaan beronjong sangat penting bagi masyarakat Hantatai. Bangunan penahan air tersebut berfungsi untuk mencegah meluapnya aliran sungai ke area persawahan saat musim hujan.

Namun hasil pekerjaan justru mengecewakan karena kualitas konstruksi dinilai sangat rendah. “Kalau melihat kondisinya sekarang, dikerjakan seadanya saja. Tidak mungkin bisa bertahan lama,” katanya.

Kondisi ini membuat warga khawatir saat musim penghujan tiba. Jika beronjong tidak kuat menahan arus, sawah mereka terancam tergenang air dan berisiko gagal panen. “Kalau sampai jebol, yang rugi ya masyarakat. Sawah bisa terendam, sementara uang negara sudah dipakai untuk bangun ini,” tambahnya.

Warga menilai, proyek tersebut terkesan hanya mengejar penyelesaian tanpa memperhatikan mutu pekerjaan. Mereka menilai penggunaan dana publik seharusnya memberikan manfaat nyata, bukan sebaliknya.

Masyarakat pun mendesak pihak terkait segera menelusuri proyek tersebut. Mulai dari asal-usul anggaran, pihak kontraktor pelaksana, hingga instansi penanggung jawab yang masih belum jelas. “Kalau memang benar bersumber dari APBD provinsi, harus ada transparansi. Jangan sampai proyek ini hanya formalitas,” ujar warga.

Tidak adanya papan proyek semakin mempertebal dugaan minimnya transparansi dalam pekerjaan ini. Padahal, aturan mewajibkan setiap pekerjaan fisik memasang papan informasi agar masyarakat mengetahui detail proyek.

Kondisi beronjong di Hantatai kini menyisakan kegelisahan. Alih-alih melindungi sawah warga, bangunan itu justru dinilai rapuh dan tidak sesuai fungsi. Warga menegaskan, mereka berharap pemerintah provinsi maupun aparat penegak hukum segera mengusut tuntas proyek tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek beronjong di Pekon Hantatai. (*)