MUI Apresiasi BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wacana peningkatan Badan Penyelenggara
(BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah diapresiasi oleh Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh. Kabarnya,
wacana tersebut telah disepakati oleh DPR-RI dan pemerintah dan akan disahkan
dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 26 Agustus 2026.
"Apresiasi atas peningkatan status badan penyelenggara haji menjadi
kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah. Jika ini disepakati
oleh Presiden Prabowo dan DPR sebagai keputusan politik pembuatan
undang-undang, tentu sudah dilakukan kajian mendalam," ujarnya dikutip
dari situs resmi MUI.
Menurut Prof Ni'am, kehadiran Kementerian Haji dan
Umrah akan lebih mengoptimalkan peran negara dalam menjalankan tugas pelayanan
dalam penyelenggara haji. Selain itu peningkatan status tersebut dapat menjamin
umat Islam yang wajib haji bisa melaksanakan kewajibannya secara baik,
terpenuhi syarat rukun serta terlayani sarana-prasarana untuk ibadah dengan
baik.
"MUI siap bekerja sama, mendukung, dan
memberikan support untuk sukses penyelenggaraan haji dengan optimal, melalui
fatwa-fatwa keagamaan terkait ibadah haji," sambung pria yang juga merupakan
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ia menekankan adanya sinergi antara Kementerian
Haji dan Umrah dan MUI khususnya dalam penyelenggaraan haji.
"Kementerian haji menyelenggarakan pelayanan
haji, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan terkait manasik haji yang
jadi pedoman bagi kementerian," terang Prof Ni'am.
Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul
Ulama (MA-IPNU) itu mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah berkoordinasi
dengan Kementerian Agama. Ia menilai koordinasi itu penting dilakukan terkait
pelaksanaan pembinaan jemaah haji, utamanya pasca pelaksanaan haji, terkait
transformasi kelembagaan dan ketenagakerjaan.
"Walau bagaimanapun, Kementerian Agama
sebagai kementerian induk yang sebelumnya menyelenggarakan ibadah haji penting
untuk koordinasi kelembagaan," tandasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Panen Raya Bawang Merah di Cirebon, Kementan Pastikan Pasokan Aman Jelang Ramadan hingga Lebaran
Kamis, 05 Februari 2026 -
Produksi dan Stok Beras Surplus, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Kuatkan Sektor Pertanian
Kamis, 05 Februari 2026 -
OTT Pegawai Bea Cukai, KPK Sita Uang Miliaran dan Emas Senilai Rp 8,19 Miliar
Kamis, 05 Februari 2026 -
Pemprov Lampung Terima Penghargaan Kualitas Tertinggi Kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman RI
Kamis, 29 Januari 2026
- Penulis : Sigit Pamungkas
- Editor : Sigit Pamungkas
Berita Lainnya
-
Kamis, 05 Februari 2026Panen Raya Bawang Merah di Cirebon, Kementan Pastikan Pasokan Aman Jelang Ramadan hingga Lebaran
-
Kamis, 05 Februari 2026Produksi dan Stok Beras Surplus, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Kuatkan Sektor Pertanian
-
Kamis, 05 Februari 2026OTT Pegawai Bea Cukai, KPK Sita Uang Miliaran dan Emas Senilai Rp 8,19 Miliar
-
Kamis, 29 Januari 2026Pemprov Lampung Terima Penghargaan Kualitas Tertinggi Kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman RI









