Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Sasa Chalim, menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan.

Sasa menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian penerapan kurikulum nasional, mekanisme penerimaan peserta didik, hingga upaya mencegah praktik perundungan di sekolah.

"Kami ingin memastikan jalannya pendidikan sesuai aturan. Karena memakai kurikulum nasional, maka pelaksanaannya harus mengacu pada SOP yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Sasa, Rabu (20/8/2025).

Ia menambahkan, penerimaan siswa harus tepat sasaran mengingat SRMA diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem atau kategori desil 1.

"Kami masih menemukan ada siswa yang membawa handphone dengan harga cukup mahal. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi agar program ini benar-benar menjangkau keluarga tidak mampu, sesuai target yaitu masyarakat desil 1 dengan tingkat kemiskinan 10 persen,” jelasnya.

Baca juga : 75 Siswa Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan Ikuti MPLS Selama Dua Minggu

Selain soal rekrutmen, Sasa juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi perundungan. Ia menyebut DPRD akan mendorong para guru yang berstatus in-house teacher untuk lebih dekat dengan siswa.

"Jumlah siswanya 75 orang. Agar tidak terbentuk kelompok-kelompok kecil yang bisa menimbulkan bullying, guru harus aktif memantau hubungan pertemanan mereka,” tambahnya.

Menurut Sasa, keberadaan SRMA harus terus diarahkan agar benar-benar berpihak pada kelompok marginal, baik di pedesaan maupun di kota.

"Kami akan mendorong agar anak-anak jalanan, seperti pemulung atau pengamen, juga bisa masuk data pendamping PKH untuk diusulkan. Jangan sampai mereka tidak terjaring hanya karena tinggal di wilayah perkotaan. Faktanya, angka kemiskinan di kota juga masih tinggi,” ungkapnya. (*)