Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Puluhan guru honorer mendatangi kantor DPRD Kota Bandar Lampung, tepatnya Komisi IV, Selasa (19/8/2025). Mereka menuntut kepastian pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini belum kunjung jelas.

Kehadiran para guru honorer tersebut turut didampingi pengacara Ginda Ansori Wayka. Mereka menyampaikan keresahan karena di sejumlah kabupaten/kota lain proses pengangkatan sudah berjalan, sementara di Bandar Lampung masih tertunda pada tahap pemberkasan.

Rizki, guru honorer SD Negeri 3 Langkapura, mengatakan dirinya bersama rekan-rekan hanya menuntut kepastian atas status mereka yang sudah lama mengabdi.

“Kami di sini bukan maksud apa-apa, hanya butuh kejelasan. Karena dari Menpan RB tanggal 20 sudah pengusulan, tapi di Bandar Lampung pemberkasan malah belum ada,” ungkapnya.

Ia menambahkan, banyak guru honorer telah mengajar lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang mendekati masa pensiun namun belum juga diangkat sebagai PPPK.

“Ada yang puluhan tahun mengajar, bahkan ada yang tinggal tiga tahun lagi pensiun tapi masih honorer. Kami hanya ingin kepastian,” imbuhnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, hadir langsung. Ia berkomitmen memperjuangkan aspirasi hingga tingkat kementerian, sekaligus mengakui masih adanya kekurangan dalam hal sosialisasi informasi.

“Saya memohon maaf. Memang kesalahan dari kami, Dinas Pendidikan, yang tidak memberikan informasi secara jelas. Tim saya kurang dalam hal sosialisasi. Saya bertanggung jawab dan sudah memerintahkan Kabid PTK serta koordinator P3K agar lebih sering memberikan informasi,” tegasnya.

Eka memastikan pada 2026 seluruh guru honorer dan tenaga teknis yang memenuhi syarat akan masuk sertifikasi PPPK.

“Tahun 2026 kita pastikan semua masuk sertifikasi, walaupun SK menyusul,” tandasnya.

Plt Kepala BKPSDM Kota Bandar Lampung, Zulkifli, menyebut ada 1.079 guru honorer dan 460 tenaga teknis yang masuk dalam usulan pengangkatan.

“InsyaAllah tahun depan semua tercover, karena nomor induk PPPK sudah keluar. Mari kita doakan dan sama-sama berjuang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan pihaknya akan mengawal proses ini.

“Usulan pengangkatan sudah diajukan, sebanyak 1.079 guru dan 460 tenaga kependidikan. Ini menjadi setitik harapan ke depan. Diperkirakan SK bisa keluar pada 2026, dan DPRD akan mengawal anggarannya,” katanya. (*)