Kupastuntas.co, Metro – Rapat Paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, pada Jumat (15/8/2025), tidak dihadiri oleh tiga anggota dewan yang absen tanpa keterangan resmi. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya agenda nasional yang dibahas dalam pidato tersebut.

Dari total 25 anggota DPRD Kota Metro, hanya 22 orang yang tercatat hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro, Ria Hartini. Rapat tersebut berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Kota Metro. Mereka yang tidak hadir adalah, Ancilla Hernani dari PDI-P, Maryati dari Golkar, dan Basuki Rahmat dari Demokrat.

Pidato kenegaraan Presiden yang disampaikan secara virtual ini bukan hanya bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga menyampaikan sejumlah agenda strategis negara. Di antaranya adalah penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, nota keuangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Salah satu poin penting dalam pidato Presiden Prabowo adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Presiden secara eksplisit menyebut kenaikan gaji ASN sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional 7.

“Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” demikian kutipan dalam Perpres 12/2025.

Presiden menegaskan bahwa ASN adalah pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan mereka menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem penggajian ASN saat ini masih belum ideal. Gaji pokok yang rendah, tunjangan tidak merata, dan manfaat pensiun yang minim menjadi tantangan serius. Untuk itu, Presiden menawarkan dua solusi: kenaikan gaji signifikan dalam jangka pendek, dan transformasi sistem kesejahteraan ASN melalui skema total reward dalam jangka menengah.

Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak langsung pada ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh yang tersebar di berbagai kelurahan. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan tersebut juga menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Rapat paripurna DPRD Metro berjalan kondusif dan disambut antusias oleh mayoritas anggota dewan. Namun, absennya tiga anggota tanpa kejelasan menjadi catatan kritis. Di tengah momen penting pidato kenegaraan yang berisi arah kebijakan nasional, kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan agar mereka dapat menyuarakan kepentingan daerah secara utuh.

Publik berharap agar ke depan, semua anggota DPRD Metro dapat menunjukkan komitmen dan tanggung jawab penuh dalam menghadiri forum-forum resmi yang berpengaruh langsung terhadap nasib masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. (*)