Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kualitas lulusan SMA/SMK di Provinsi Lampung masih sangat memprihatinkan. Lampung menempati peringkat empat terbawah nasional atau peringkat 35 dari 38 provinsi se-Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan Provinsi Lampung menempati peringkat 35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Thomas mengaku prihatin atas capaian tersebut. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan angka tersebut di tahun mendatang.

Ia menjelaskan, dari sekitar 110 ribu lulusan kelas 12 SMA/SMK, hanya lebih dari 12 ribu siswa yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui seluruh jalur seleksi.

Hal ini mencatatkan tingkat keberhasilan hanya sebesar 22,29 persen pada tahun 2024. Namun, diprediksi angka tersebut akan sedikit mengalami penurunan menjadi 22,19 persen pada tahun 2025.

"Ini sangat memprihatinkan, karena dari sisi nasional, posisi kita hanya lebih baik dari tiga provinsi lainnya, yakni Bangka Belitung dengan APK 20,14 persen, Papua Tengah 15,45 persen, dan Papua Pegunungan 12,23 persen," kata Thomas, Senin (11/8/2025).

Thomas menjelaskan, rendahnya angka tersebut mencerminkan sistem pendidikan yang masih perlu banyak perbaikan, mulai dari kompetensi guru, proses asesmen di sekolah, hingga kesiapan siswa menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.

"Kami sedang merancang peta jalan yang lebih terstruktur. Setiap sekolah diminta untuk memetakan siswa kelas 12 yang akan melanjutkan kuliah, bekerja, atau berwirausaha. Setelah itu, dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kompetensi mereka," jelasnya.

Dalam upaya mendorong lebih banyak siswa masuk PTN, Disdikbud Provinsi Lampung telah menginstruksikan seluruh SMA/SMK untuk membentuk kelas prioritas dan kelas khusus bagi siswa kelas 12.

Siswa di kelas 12 ini akan menjalani asesmen awal, pelatihan intensif, pembelajaran tambahan, dan tryout berkala selama satu tahun.

"Target saya minimal 50 persen dari siswa lulusan Lampung bisa diterima di perguruan tinggi negeri tahun depan," tegas Thomas.

Ia melanjutkan, langkah ini juga akan dibarengi dengan peningkatan kompetensi guru, termasuk program sertifikasi dan ujian kompetensi untuk meningkatkan mutu pengajaran.

"Dengan strategi ini diharapkan kualitas lulusan SMA/SMK di Lampung akan meningkat, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja dan kewirausahaan," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah lama mengantongi data tersebut. Bahkan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah memasukkan persoalan ini sebagai salah satu fokus kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Gubernur berbicara bagaimana meningkatkan IPM karena kita sudah tahu datanya muncul di bawah, mulai dari tingkatan dasar, menengah, hingga atas. Maka kita ambil kebijakan menghapus uang komite, supaya jangan sampai pungutan itu menjadi kendala masyarakat untuk menyekolahkan anaknya," kata Deni, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, penghapusan uang komite diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, Pemprov Lampung juga tengah mencari formulasi agar siswa SMA, SMK, dan SLB tidak lagi terbebani biaya seragam.

"Kebijakan sekolah gratis ini menjadi strategi untuk meningkatkan IPM sekaligus kualitas SDM di Lampung. Sejak Juli kemarin program ini sudah kita launching dan jalankan. Insya Allah ke depan hasilnya akan lebih baik," pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 13 Agustus 2025 dengan judul “Kualitas Lulusan SMA/SMK Lampung Peringkat Empat Terbawah Nasional”