Kupastuntas.co, Tanggamus – Warga Pekon (Desa) Bangun Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan kondisi jalan penghubung antarpekon yang rusak parah. Lubang besar yang tergenang air di sejumlah titik membuat badan jalan menyerupai kolam, sehingga menyulitkan warga melintas.

Pantauan di lapangan, Senin (11/8/2025), di sisi kanan dan kiri jalan terpasang deretan umbul-umbul merah putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemasangan umbul-umbul itu menjadi ekspresi antusiasme warga dalam merayakan hari kemerdekaan, namun di sisi lain, mereka masih harus berkutat dengan persoalan klasik yakni jalan yang rusak dan sulit dilalui.

Kerusakan ini tidak hanya menghambat laju kendaraan, tetapi juga membuat ongkos angkut barang menjadi mahal dan waktu tempuh lebih lama. Kondisi tersebut turut menyebabkan kerusakan pada kendaraan, terutama pada bagian kaki-kaki, serta meningkatkan risiko kecelakaan.

“Banyak pengendara motor yang jatuh karena lubang tertutup genangan,” ujar Andi (42), warga setempat.

Pelajar pun terkena imbasnya. “Sering telat ke sekolah karena harus jalan pelan-pelan biar nggak jatuh. Kalau hujan, sepatu basah semua,” kata Rina (15), siswi SMP di Semaka.

Ibu rumah tangga juga merasakan dampak serupa. “Kalau mau ke pasar bawa hasil kebun jadi susah. Kadang sayuran layu di jalan karena perjalanan jadi lama,” tutur Siti (37), warga Bangun Rejo.

Selain itu, lingkungan sekitar jalan menjadi kotor dan kumuh. Saat kemarau, debu bertebaran hingga menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sedangkan pada musim hujan genangan air menjadi sarang nyamuk yang berpotensi menularkan penyakit.

Jalan di Bangun Rejo merupakan akses vital bagi masyarakat Semaka untuk mengangkut hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera memperbaikinya.

Keluhan warga tentang kondisi jalan itu ramai dibagikan di media sosial dengan tanda pagar #fyp, #semaka, dan #Tanggamus, yang memicu perhatian warganet serta desakan kepada pemerintah daerah untuk bertindak cepat. (*)