Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menyebut, sepanjang 92 kilometer (km) jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum pernah dilakukan pembangunan atau diaspal.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pihaknya mendata masih ada sepanjang 92 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Lampung belum pernah dilakukan pembangunan.

Ruas jalan tersebut di antaranya Kiluan–Umbar, Umbar–Putih Doh, Blok 9 Sanggi, Blok 9 Suoh, Kasui Giham–Air Ringkih, Tajab–Adi Jaya, Adi Jaya–Tulung Randu, Simpang Unit 8, dan Gedung Aji–Umbul Mesir.

"Yang belum pernah diaspal itu data terakhir masih 92 km, tapi ini juga ada yang mulai ditangani sedikit. Perkiraan ini butuh Rp920 miliar, dengan asumsi 1 km butuh Rp10 miliar," kata Taufiqullah, Minggu (10/8/2025).

Melalui APBD murni TA 2025 ini, Dinas BMBK Provinsi Lampung melaksanakan 52 paket proyek perbaikan jalan dengan nilai anggaran sebesar Rp450 miliar.

Taufiqullah menyebut, sebanyak 52 paket perbaikan jalan tersebut seluruhnya telah selesai dilelang, di mana proses lelang dibagi ke dalam dua tahap pelaksanaan.

"Progres terkait dengan kegiatan 52 paket jalan, Alhamdulillah sudah selesai kita lelang, yang dilakukan dua sesi. Untuk sesi lelang pertama ada 25 paket, dan untuk sisanya yang 27 paket," jelasnya.

Ia mengatakan, dari 25 paket yang dilakukan lelang tahap pertama, sudah ada 10 paket yang telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara. Sementara sisanya ditargetkan selesai pada September mendatang.

"Dan yang 25 paket ini, sudah 10 paket pada akhir Agustus ini yang sudah PHO, mungkin September sudah selesai semua untuk yang 25 paket. Karena memang jadwalnya selesai di September nanti," tuturnya.

Ia mengungkapkan, untuk 10 paket yang telah PHO adalah ruas Gedong Tataan–Kedondong, Kota Bumi–Bandar Abung, Jabung–Labuhan Maringgai, Kota Agung–Simpang Kuripan, Sukamara–Simpang Kuripan, Gunung Labuhan–Gunung Betuah, dan Tanjung Kari–Metro.

"Untuk tahap kedua, sudah selesai lelang dan mulai pekerjaan di lapangan. Kira-kira untuk pelaksanaan di lapangannya sampai saat ini sudah 15 persen, dan target selesai di Desember mendatang," ungkapnya.

Taufiqullah melanjutkan, untuk perbaikan jalan yang telah dilakukan tahun ini akan kembali dilanjutkan pada tahun mendatang. Hal tersebut mengingat adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Lampung.

"Yang kita tangani tahun ini akan dilanjutkan tahun depan karena belum selesai semua. Biayanya memang kelihatan besar Rp10 miliar atau Rp20 miliar, tapi jadinya anggaran Rp10 miliar itu untuk 1 km, sedangkan kerusakan itu bisa 7 km bahkan 14 km. Jadi kita masih butuh banyak," imbuhnya.

Sebelumnya, Taufiqullah mengatakan, beberapa pengerjaan proyek jalan menunjukkan hasil yang baik dan diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat.

“Sebanyak 25 paket pertama progresnya sudah cukup signifikan, bahkan ada yang sudah selesai dan sedang dalam proses pemeriksaan untuk ditindaklanjuti PHO-nya. Secara umum, hasil di lapangan cukup menggembirakan,” kata Taufiqullah pada Jumat (4/7/2025).

Ia menyebutkan, beberapa titik seperti di Pringsewu dan Lampung Tengah menunjukkan hasil pekerjaan yang baik, dan diharapkan seluruh paket dapat rampung dalam waktu dekat.

Taufiqullah mengungkapkan, sebanyak 26 paket lainnya juga telah melalui tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Dengan waktu pelaksanaan yang sudah berjalan sekitar tiga minggu, progres pengerjaan diperkirakan sudah di atas 30 persen.

“Insya Allah semuanya berjalan baik. Kita juga meminta kepada jajaran PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar lebih aktif di lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan secara langsung,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai paket proyek jalan dalam APBD Perubahan 2025, ia mengatakan masih menunggu arahan terkait alokasi anggaran yang akan diterima.

Namun, lanjut Taufiqullah, mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat, fokus kegiatan akan diarahkan pada pemeliharaan ringan seperti overlay satu lapis, bukan pembangunan konstruksi besar.

“Kita khawatir kalau pembangunan baru, waktunya tidak cukup. Jadi lebih realistis ke pemeliharaan, khususnya di lokasi-lokasi padat penduduk yang menjadi perhatian Pak Gubernur, karena bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menerangkan, pembangunan infrastruktur jalan yang menunjang sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius Dinas BMBK.

Menurut Taufiqullah, perkembangan sektor pariwisata di Lampung menunjukkan tren yang sangat signifikan, khususnya di kawasan bahari seperti Kalianda, Kunjir, Gayam, Pahawang, hingga Lempasing, Padang Cermin, dan Kiluan.

“Alhamdulillah, kondisi jalan di Lempasing–Padang Cermin cukup bagus. Lubang-lubang kecil yang sempat muncul sudah kita tutup, terutama menjelang arus mudik Lebaran kemarin. Jika ada kerusakan, akan langsung kita tangani,” jelasnya.

Ia mengatakan, jalur pariwisata menjadi prioritas Gubernur Lampung, terutama untuk peningkatan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas dan kenyamanan wisatawan.

Selain perbaikan jalan, Dinas BMBK juga memberikan perhatian pada pembangunan drainase. Sebab, salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah buruknya sistem drainase, terutama di kawasan dengan bukaan lahan di lereng gunung seperti di Lempasing–Padang Cermin.

“Akibat bukaan lahan, saat hujan air membawa sedimen yang memenuhi drainase. Maka dari itu, selain kita gali dan bersihkan, kita juga bangun drainase baru dan melakukan pelebaran secara bertahap,” jelas Taufiqullah.

Taufiqullah juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama untuk menghindari kebiasaan membuang sampah ke selokan.

“Seperti yang kita lihat di Pringsewu–Pardasuka, sering terjadi banjir karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Kita harap ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Senin 11 Agustus 2025 dengan judul “92 Kilometer Jalan Provinsi Belum Pernah Diaspal”