Kupastuntas.co, Lampung Selatan — Wacana pengalihan fungsi bangunan mangkrak Kalianda Convention Center (KCC) kembali menghangat. Setelah sebelumnya Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan niatnya mengubah bangunan KCC menjadi hotel representatif, kini suara berbeda muncul dari tokoh masyarakat sipil dan politisi senior.

Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemanfaatan KCC sebagai hotel. Menurutnya, akan lebih bijak jika gedung tersebut dijadikan kantor baru DPRD Lampung Selatan, menggantikan gedung lama yang kini sudah tidak layak pakai.

“Sebagai Ketua LSM Pro Rakyat, saya lebih setuju gedung itu dijadikan kantor dewan dan gedung lama dirobohkan dijadikan alun-alun kota,” ujarnya kepada Kupastuntas.co, Jumat (08/08/2025).

Aqrobin yang dikenal vokal terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, menilai bahwa fungsi KCC sebagai hotel hanya akan menguntungkan segelintir pihak. Sebaliknya, menjadikannya gedung DPRD akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kalau kantor dewan dipindahkan ke sana, dan gedung lama diratakan, jalan yang memisahkan halaman DPRD dengan Lapangan Korpri bisa ditutup. Alun-alun kota pun akan semakin luas dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, Aqrobin menekankan bahwa perluasan ruang publik akan menciptakan ruang interaksi sosial dan ekonomi yang baru. Ia menyebut, kawasan alun-alun bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat dan tempat tumbuhnya pelaku UMKM.

“Dampaknya langsung terasa. UKM bisa berkembang dan masyarakat punya ruang berkumpul yang lebih manusiawi,” imbuhnya.

Namun, Aqrobin masih membuka ruang kompromi. Jika pada akhirnya hasil kajian teknis menyatakan bahwa bangunan KCC tak layak dijadikan kantor dewan, ia akan mendukung rencana menjadikannya hotel. Tapi yang paling ia tolak adalah jika KCC kembali difungsikan sesuai rencana awalnya sebagai convention center.

“Itu mubazir. Gedung konvensi tidak mendatangkan manfaat langsung, malah jadi beban APBD untuk biaya perawatan,” tegasnya.

Menariknya, dukungan atas ide pemindahan kantor DPRD ke gedung KCC juga datang dari politisi kawakan asal PKS, Antoni Imam. Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Lampung Selatan selama dua periode — 2004–2009 dan 2009–2014 — mengaku sangat memahami kondisi fisik gedung DPRD saat ini.

“Sudah tidak layak. Saya sangat setuju kalau dewan dipindahkan ke KCC, dan gedung lama dijadikan alun-alun,” kata Antoni.

Menurut Antoni Imam, keberadaan gedung DPRD yang representatif adalah simbol penghormatan terhadap lembaga legislatif. Gedung yang layak akan meningkatkan wibawa institusi sekaligus semangat kerja para wakil rakyat.

“Kalau kita ingin lembaga ini bekerja maksimal, ya fasilitasnya harus mendukung juga,” tambahnya.

Antoni yang kini menjabat sebagai Ketua DPD PKS Lampung Selatan mengajak semua pihak berpikir jernih dan memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menentukan masa depan bangunan KCC.

“Ini momentum baik, kita bisa atur ulang tata ruang kota, sambil menyelesaikan masalah infrastruktur lembaga pemerintah,” ujar dia.

Dengan dua tokoh berbeda latar belakang satu dari kalangan masyarakat sipil dan satu dari kalangan politisi  bersuara senada, bola kini ada di tangan Pemkab Lampung Selatan. Apakah Bupati Egi akan membuka ruang dialog dan meninjau kembali rencana hotelisasi KCC, atau tetap melaju dengan rencana awalnya?

Satu hal yang pasti: masyarakat kini menanti kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan jangka panjang warga Kalianda dan Lampung Selatan. (*)