Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil peran sebagai oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDI Perjuangan, menurutnya, akan menempati posisi sebagai partai penyeimbang yang tetap berpegang pada ideologi, nilai-nilai kebenaran, dan keberpihakan terhadap rakyat.

"PDI Perjuangan tidak memosisikan diri sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati dalam pidato politiknya pada Kongres VI PDI Perjuangan di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Ia menekankan bahwa keberpihakan PDI Perjuangan terhadap rakyat tidak tergantung pada posisi dalam pemerintahan, melainkan pada konsistensi terhadap nilai-nilai Pancasila dan moralitas politik yang diwariskan Presiden pertama RI, Sukarno.

"Peran strategis PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan dengan nama reformasi adalah sebagai kekuatan ideologis, penyeimbang konstitusional, dan pelopor perjuangan rakyat,” tambah Megawati.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan tetap mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. Namun, partainya juga tak segan untuk mengkritisi bila ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan.

"Kita akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan rakyat dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tegasnya.

Sikap PDI Perjuangan yang lebih moderat ini muncul di tengah perhatian publik terhadap kasus hukum yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap.

Hasto baru-baru ini mendapat amnesti dari Presiden Prabowo, sebuah keputusan yang menimbulkan spekulasi arah hubungan politik antara PDI Perjuangan dan pemerintah.

Megawati Soekarnoputri sendiri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030 dalam Kongres VI yang berlangsung tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). (*)