Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota Metro menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis bukti dan berpihak pada masyarakat. Ketegangan itu disampaikan Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana menanggapi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rafieq mengaku telah memimpin langsung rapat Koordinasi dan menyampaikan bahwa DTSEN bukan sekadar basis data statistik biasa. Dirinya menilai bahwa DTSEN sebagai pondasi kritis dalam menyusun kebijakan sosial dan ekonomi yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

"Kita tidak lagi bisa bekerja berdasarkan asumsi dan data parsial. DTSEN adalah alat utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berbasis data, presisi, dan menyasar warga yang memang membutuhkan,” kata dia kepada awak media, Jum'at (1/8/2025).

Rafieq menyebutkan bahwa selama ini, ketidaksinkronan data antarinstansi seringkali menjadi penghambat utama dalam efektivitas program sosial. Mulai dari penyaluran bantuan sosial yang tumpang tindih, hingga tidak terdatanya kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perhatian.

“Kami ingin menghentikan praktik yang tidak efisien. DTSEN harus digarap akurat, detail, dan konsisten oleh semua lini agar manfaatnya nyata di lapangan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi yang sebelumnya digelar telah dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kominfo, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, hingga instansi vertikal seperti BPS dan Kantor Kementerian Agama, serta para pemangku kepentingan lainnya.

"Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi dan integrasi data antarinstansi agar tidak ada lagi celah dalam penyaluran program kesejahteraan," jelasnya.

Dengan DTSEN yang akurat, alokasi anggaran tidak lagi akan bersifat merata tanpa perhitungan. Sebaliknya, anggaran akan diarahkan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi pemerintah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar berdampak. Tidak ada lagi kebijakan yang meleset dari sasaran. DTSEN adalah instrumen utama untuk itu. Kami tidak sekadar ingin bekerja cepat, tapi juga tepat. DTSEN adalah pondasi keadilan sosial. Dan Metro siap menjadi pelopornya,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Metro, AC Yuliwati menyebut bahwa DTSEN akan menjadi game changer dalam reformasi perlindungan sosial. Ia menjelaskan bahwa dengan data tunggal, pemerintah bisa melakukan pemetaan kelompok sasaran yang lebih akurat, menghindari tumpang tindih, dan menghilangkan praktik distribusi bantuan yang tidak adil.

"DTSEN akan memberikan peta sosial-ekonomi yang lengkap. Kita bisa tahu siapa yang berhak menerima bantuan, siapa yang sudah dapat, dan siapa yang belum tersentuh. Ini akan mempercepat respon dan mencegah kebocoran,” jelas Yuliwati.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial telah melakukan verifikasi dan validasi data terpadu bersama Bappeda dan Dinas Kominfo agar data yang masuk ke dalam DTSEN benar-benar valid, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini bukan pekerjaan instan. Tapi jika semua pihak kompak, hasilnya akan luar biasa. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula,” tegasnya.

Penguatan DTSEN tidak hanya untuk keperluan bantuan sosial, tetapi juga akan digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran tahunan.

Pemerintah Kota Metro menargetkan agar seluruh data sosial dan ekonomi warga dapat terintegrasi sepenuhnya dalam sistem DTSEN sebelum akhir tahun anggaran 2025. Dengan sistem ini, Metro berharap menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan kebijakan sosial-ekonomi berbasis data tunggal.

Dengan langkah strategis ini, Kota Metro bukan hanya membangun data, tapi juga membangun harapan dan masa depan yang lebih adil dan merata untuk seluruh warganya. Sebuah langkah konkret menuju transformasi birokrasi digital yang berdampak nyata di akar rumput. (*)