Kupastuntas.co, Lampung Timur - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur resmi meluncurkan Desa Migran Emas sebagai upaya meningkatkan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kamis (31/7/2025).

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dan Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan provinsi.

Dalam rangkaian acara, juga diberikan penghargaan kepada 20 purna PMI yang dinilai sukses membangun kembali kehidupan ekonomi mereka di tanah air.

Peluncuran Desa Migran Emas ini menandai komitmen daerah dalam mendukung pekerja migran secara legal, aman, dan produktif demi mengalirkan devisa bagi negara dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar launching ini menjadi pemicu kemakmuran keluarga pekerja migran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap migrasi yang aman.

"Kami percaya, desa bisa menjadi garda terdepan dalam menekan praktik migrasi non-prosedural dan membangun sistem perlindungan PMI yang lebih baik," ujar Bupati Ela.

Ia menekankan pentingnya edukasi dan advokasi kepada calon PMI agar memahami proses legal, resiko kerja, dan hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri.

Bupati juga menyebut bahwa Lampung Timur memiliki potensi besar dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. "Satu desa bisa memberangkatkan hingga 600 orang. Ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan benar," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dibacakan pula Ikrar Desa Migran Emas oleh perwakilan masyarakat dan perangkat desa yang isinya mencerminkan tekad bersama dalam membangun tata kelola PMI yang bertanggung jawab.

Isi ikrar mencakup lima poin utama, antara lain memberikan edukasi dan layanan administratif kepada PMI, menegakkan peraturan desa, hingga menolak sindikat perekrut non-prosedural.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyambut baik kehadiran ratusan calon PMI dan keluarga mereka yang memenuhi lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Karding menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian P2MI merupakan langkah besar dari Presiden Prabowo untuk memberikan perlindungan khusus bagi jutaan pekerja migran Indonesia.

"Jumlah PMI resmi mencapai 5,2 juta. Tapi yang non-prosedural juga jutaan. Karena itu, perlu sistem yang rapi agar semua anak bangsa terlindungi," tegas Karding.

Ia menyebut bahwa 90 persen masalah yang dihadapi PMI berasal dari jalur non-prosedural. "Kalau berangkat secara resmi, kami bisa awasi dan tangani bila ada masalah," tambahnya.

Lampung Timur, menurut Karding, menjadi daerah sorotan karena tingginya angka migrasi kerja, termasuk yang melalui jalur ilegal.

"Kunci ada di desa. Perekrutan mulai dari desa. Maka harus ada Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur perlindungan PMI," katanya.

Ia mengkritik praktik pemberian 'fee' hingga Rp5 juta kepada calo perekrut di desa sebagai pemicu migrasi ilegal. "Jangan karena tergiur uang langsung berangkat tanpa kesiapan," lanjut Karding.

Menteri juga mengingatkan calon PMI untuk menyiapkan mental, bahasa, dan keahlian kerja, terutama bagi yang akan dikirim ke negara-negara seperti Jepang.

Ia mencontohkan, PMI ke Jepang harus siap dengan budaya kerja disiplin dan komunikasi dalam bahasa Jepang. “Ini bukan hanya kerja, tapi menjadi duta bangsa,” ucapnya.

Karding menyoroti kontribusi besar PMI terhadap negara. "Devisa yang masuk tahun 2024 dari PMI mencapai Rp253 triliun. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus kita lindungi maksimal," tegasnya.

Menurutnya, wajar jika masyarakat bercita-cita kerja di luar negeri. Gaji rata-rata mencapai Rp12 juta per bulan, jauh di atas UMR di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar keluarga PMI juga cerdas dalam mengelola hasil kerja agar tidak habis tanpa manfaat jangka panjang.

Lampung Timur, lanjutnya, setiap tahun bisa mengirim 4.000 hingga 5.000 PMI. Daerah ini masuk 8 besar nasional sebagai penyalur pekerja migran.

Untuk mempersiapkan calon PMI, Karding mengusulkan pembentukan "Kelas Migran" di tingkat SMA. "Kita siapkan sejak dini. Bahasa, skil, dan budaya kerja sesuai negara tujuan," tuturnya.

Ia juga menyinggung program rumah subsidi bagi calon PMI sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar mereka.

Dengan peluncuran Desa Migran Emas, Lampung Timur menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap mendorong migrasi aman, legal, dan produktif demi menyumbang devisa dan kesejahteraan keluarga.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain yang memiliki potensi besar dalam mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.

Para purna PMI penerima penghargaan juga menyampaikan testimoni atas dampak ekonomi dan sosial setelah pulang dari luar negeri.

Beberapa dari mereka kini telah membuka usaha mandiri, menyerap tenaga kerja lokal, dan menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya.

Desa Migran Emas tidak hanya sekadar nama, namun merupakan bentuk komitmen kolektif pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan PMI sebagai aset nasional yang bermartabat.

Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor, Desa Migran Emas diyakini mampu menjadi tonggak lahirnya PMI yang profesional, terlindungi, dan berkontribusi nyata bagi devisa negara. (*)