• Jumat, 01 Agustus 2025

Forum Tanggamus Menyala Demo di Kantor DPRD, Bawa Lima Tuntutan

Kamis, 31 Juli 2025 - 11.58 WIB
592

Puluhan massa dari FTM saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD. Foto: Sayuti/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Tanggamus - Suasana di halaman Gedung DPRD Kabupaten Tanggamus, Kamis siang (31/7/2025), berubah riuh oleh suara orasi dan dentuman peluit. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Tanggamus Menyala (FTM) menggelar aksi demonstrasi dengan membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tanggamus.

Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Berly Reastama, ini menyuarakan keprihatinan atas kondisi pembangunan daerah yang dianggap stagnan. Mahasiswa membawa spanduk, poster, dan menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari hasil kajian ilmiah, bukan sekadar emosi sesaat.

“Kami tidak datang hanya dengan teriakan. Kami hadir membawa data, analisis, dan kesadaran publik. Tanggamus perlu diselamatkan dari ketimpangan dan pembiaran. Ada masalah yang harus diselesaikan, bukan disembunyikan,” tegas Berly di hadapan para wakil rakyat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membacakan lima poin tuntutan, yaitu:

Mengembalikan marwah dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tanggamus, yang dinilai telah melemah dan kehilangan keberanian dalam menjalankan kontrol terhadap eksekutif.

Mendesak Bupati Tanggamus serius menyelesaikan persoalan pendidikan, yang hingga kini dianggap belum merata, kurangnya fasilitas di daerah pedalaman, serta tidak optimalnya kualitas tenaga pendidik.

Mendesak perbaikan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil yang kesulitan akses terhadap fasilitas dasar dan tenaga medis.

Menuntut transparansi dan ketegasan Bupati dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut mahasiswa belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mendorong lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk serius dan independen dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi dan pemerintahan daerah.

FTM juga menyampaikan nota kesepakatan yang mewajibkan seluruh anggota DPRD untuk mengindahkan dan menyuarakan tuntutan tersebut kepada Bupati, aparat penegak hukum, dan pihak terkait. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti dalam waktu 1x5 hari, maka seluruh anggota DPRD harus siap mengundurkan diri secara serentak.

“Saya selaku pimpinan dan seluruh 45 anggota dewan yang ada di sini, di DPRD Kabupaten Tanggamus, akan mengundurkan diri secara serentak! Mengundurkan diri secara serentak! Mengundurkan diri secara serentak!” seru Berly, yang disambut teriakan solidaritas dari massa.

Aksi demonstrasi ini bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari kajian terbuka yang diselenggarakan oleh FTM pada Selasa malam, 29 Juli 2025, bertempat di Taman Terbuka Ir. Soekarno, Kotaagung. Kajian tersebut mengangkat tema sentral: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus.

Forum ini diprakarsai oleh aktivis muda Dauri Ruansyah, yang menyebut FTM sebagai ruang diskusi lintas elemen masyarakat dan mahasiswa, sekaligus wadah penyusunan gagasan untuk mendorong keterlibatan publik dalam mengawal pembangunan daerah.

“Tanggamus Menyala hadir bukan sekadar tempat diskusi, tapi sebagai katalis perubahan. Kami ingin menyumbangkan pikiran kritis dan karya ilmiah untuk memperbaiki kondisi sosial dan pembangunan di daerah,” kata Dauri kepada wartawan usai kajian.

Dalam forum tersebut, IPM Tanggamus disorot tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Tanggamus saat ini berada pada angka 68,2, yang masuk dalam kategori sedang. Angka ini mengindikasikan tantangan serius dalam tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

“IPM bukan sekadar angka statistik. Ia adalah refleksi dari kualitas hidup masyarakat. Ketika IPM stagnan, itu pertanda ada kegagalan struktural yang perlu segera diatasi,” jelas Dauri.

Dari hasil kajian tersebut, FTM menyusun rekomendasi dan pernyataan sikap yang kemudian dijadikan dasar dalam aksi demonstrasi tanggal 31 Juli. Seluruh proses ini, menurut Dauri, merupakan bagian dari ikhtiar mahasiswa untuk tidak hanya bersuara, tapi juga bertindak secara terukur dan bertanggung jawab.

Forum Tanggamus Menyala menyatakan akan terus mengawal kelima tuntutan tersebut dan tidak akan berhenti pada satu aksi. Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap respons pemerintah, serta membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.

“Kami tidak ingin Tanggamus terus jalan di tempat. Sudah waktunya rakyat bicara dengan data dan bertindak dengan keberanian,” tegas Berly menutup aksi. (*)