Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti rendahnya kontribusi PT Sugar Group Companies (SGC) terhadap daerah, khususnya dalam kewajiban pembayaran pajak air permukaan. Ia menilai perusahaan tersebut belum menunjukkan kepatuhan yang semestinya terhadap regulasi perpajakan daerah.

"PT. SGC merupakan wajib pajak yang belum taat dalam membayar pajak air permukaan. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah disebabkan kelalaian administratif atau disengaja," ujar Yozi, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, perusahaan yang sejak lama memanfaatkan sumber daya air di Provinsi Lampung semestinya memberikan kontribusi yang sebanding kepada daerah, termasuk membayar denda atas keterlambatan jika ada.

"Perusahaan ini sudah bertahun-tahun beroperasi, tapi manfaat langsungnya bagi daerah belum terasa signifikan. Selama ini yang merasakan keuntungan hanya pihak internal perusahaan seperti karyawan, bukan masyarakat atau pemerintah daerah secara luas," tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menambahkan bahwa persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang melibatkan PT SGC seharusnya menjadi pintu masuk untuk meninjau kepatuhan seluruh perusahaan pemegang HGU di Lampung.

"Ini bisa jadi momentum untuk membenahi pengelolaan HGU secara menyeluruh. Semua perusahaan harus diperlakukan sama di mata hukum dan wajib mematuhi aturan yang berlaku, termasuk membayar pajak dan mengurus perizinan dengan benar," jelas Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung tersebut.

Budiman menegaskan bahwa upaya ini bukan dilandasi kepentingan politik, melainkan demi menegakkan hukum dan mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jika perusahaan tidak patuh, maka Pemprov akan kesulitan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan," pungkasnya. (*)