Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Besarnya jumlah pengangguran hingga masyarakat yang berada di garis kemiskinan disebut telah turun di Indonesia. Hal ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo bilang berdasarkan data terakhir yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) kepadanya, tercatat angka kemiskinan absolut serta pengangguran mengalami penurunan. Sayangnya, Prabowo tidak merinci besaran angka penurunan pada kemiskinan dan pengangguran.

Yang jelas sampai saat ini BPS urung mengumumkan data kemiskinan dan pengangguran terbaru. Meski sempat dijadwalkan beberapa waktu, namun pengumuman itu tiba-tiba dibatalkan.

"Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun angka kemiskinan absolut menurun, ini BPS yang bicara," kata Prabowo dikutip dari channel YouTube Partai Solidaritas Indonesia, Senin (21/7/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menepis narasi Indonesia dalam kondisi yang sulit dan gelap. Menurutnya, ada usaha-usaha yang menciptakan seolah-olah Indonesia mengalami masa sulit.

"Kita berada di jalan yang benar, usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal. Itu adalah upaya menurunkan semangat kita dan itu tidak benar saudara sekalian," terang Prabowo.

Sejauh ini data terakhir yang diungkapkan BPS per 15 Januari 2025, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46% poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79% poin terhadap Maret 2023.

Sementara, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang. Angka ini menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.

Sebelumnya, BPS sempat akan mengumumkan data kemiskinan terbaru rilis pada 15 Juli 2025. Sayangnya, agenda itu ditunda secara tiba-tiba.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, pihaknya akan terus menyampaikan data secara objektif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya memutuskan untuk menunda penyampaian rilis data kemiskinan pada 15 Juli lalu.

"BPS akan terus menyampaikan data seobjektif mungkin. ini salah satu alasan kami yang tanggal 15 Juli kemarin kami menunda karena ingin memastikan kualitas dan keakuratan data. Jadi tidak ada alasan lain," kata Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Selain itu, Amalia juga menekankan bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan pesanan dari pihak manapun untuk melakukan penyesuaian, apalagi manipulasi data. Pihaknya mengedepankan upaya memperbaiki kualitas data. (*)