Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPRD Kota Bandar Lampung menilai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung sudah berada dalam kondisi darurat dan sangat memprihatinkan. Volume sampah yang terus meningkat tanpa pengelolaan modern dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) harus segera mengambil langkah konkret.

Ia menyebut saat ini Kota Bandar Lampung memproduksi sampah sekitar 400 hingga 500 ton per hari, namun tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, ditambah lagi TPA Bakung telah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kondisinya sudah darurat. Kalau tidak segera ditangani, bisa menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan yang lebih luas," ujar Wiyadi, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak layak dan harus segera ditinggalkan.

"Kita butuh pengelolaan modern, bukan lagi cara-cara tradisional yang hanya memindahkan masalah," tegasnya.

Baca juga : Sidak TPA Bakung, DPRD Temukan Pengelolaan Sampah Belum Maksimal

Meski berada dalam kondisi darurat, Wiyadi menilai TPA Bakung masih menyimpan potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara inovatif dan berkelanjutan.

"Kalau dikelola dengan baik, misalnya melalui pengolahan sampah jadi energi atau produk daur ulang, TPA Bakung justru bisa menjadi sumber PAD bagi Kota Bandar Lampung," katanya.

Ia berharap momen pembahasan APBD Perubahan dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menunjukkan keseriusan kepala daerah dalam menangani persoalan ini.

Wakil Ketua II DPRD, Afrizal, juga menyoroti kurangnya sarana dan prasarana di lapangan. Ia menyebut hanya ada satu unit alat berat yang berfungsi, sementara dua lainnya rusak.

"Dengan alat berat yang minim, bagaimana mungkin sampah bisa ditangani dengan maksimal? Ini harus jadi perhatian khusus," kata Afrizal.

Sementara Wakil Ketua I DPRD, Sidik Efendi, turut menegaskan pentingnya pengelolaan sampah berbasis teknologi.

"Jumlah penduduk meningkat, sampah makin banyak. Gak bisa terus mengandalkan metode lama. Pemkot harus jadikan sampah sebagai potensi, bukan beban," tandasnya. (*)