Kupastuntas.co, Tanggamus - Sudah lebih dari sebulan sejak Pemerintah Kabupaten Tanggamus menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Seremoni penyerahan laporan itu berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung pada 26 Mei 2025. Namun gema dan tanggung jawabnya seharusnya masih hidup dan berdetak kuat hingga hari ini.

Apalagi, opini WTP ini menjadi salah satu tonggak awal dari 100 hari kerja pasangan kepala daerah baru, Mohammad Saleh Asnawi dan Agus Suranto.

Maka sangat tepat bila saat ini kita menoleh sejenak ke belakang, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menakar, apa arti capaian WTP ini bagi rakyat Tanggamus? Dan lebih penting lagi, apa yang harus dilakukan setelahnya?

WTP adalah pengakuan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dokumen-dokumen keuangan dianggap sah, rapi, dan memenuhi prinsip transparansi administratif.

Tapi dalam realitas publik, tata kelola keuangan tidak hanya soal benar secara prosedural, melainkan juga harus bermanfaat secara substansial.

Apakah capaian ini berarti pembangunan berjalan optimal? Apakah warga di pelosok sudah menikmati jalan yang layak, irigasi, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai? Itulah pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab oleh laporan keuangan, tetapi oleh pengalaman sehari-hari masyarakat.

Tanggamus sempat terpeleset dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama dua tahun berturut-turut. Ini menjadi sinyal bahwa sebelumnya ada persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari aset yang tidak tertib, belanja jasa konsultasi yang tidak proporsional, hingga dokumentasi yang tidak lengkap.

Maka kembalinya opini WTP bukan semata peristiwa administratif, tetapi titik balik moral yang perlu dijaga dan dirawat. Jangan sampai WTP hanya menjadi “kado politik” untuk meneguhkan popularitas, tetapi tidak diiringi dengan konsistensi pada perubahan nyata.

Dalam pernyataannya, Bupati Mohammad Saleh Asnawi menyebut bahwa opini WTP adalah buah dari budaya “Kerja Jalan Lurus.” Sebuah pesan penting bahwa pemerintahan yang bersih bukanlah pilihan, tapi keharusan.

Namun bersih belum cukup. Pemerintahan harus berani melangkah lebih jauh, menjadi berdampak. Karena rakyat tidak hanya menunggu laporan yang rapi, tapi ingin merasakan kehadiran negara di dapur mereka, di ladang mereka, dan di ruang kelas anak-anak mereka.

Setiap rupiah anggaran harus dipastikan membawa perubahan, menurunkan stunting, mempercepat konektivitas Pekon (desa), memberdayakan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja yang nyata.

Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tanggung jawab bupati atau BPKAD. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius, tidak hanya menyetujui APBD tapi juga mengawalnya hingga tuntas.

Sementara masyarakat sipil, media, akademisi, hingga tokoh adat dan agama, tokoh pemuda dan perempuan harus diberi ruang berpartisipasi dalam setiap fase perencanaan dan evaluasi anggaran.

Ke depan, Pemkab Tanggamus bisa mengambil langkah-langkah nyata,  membuka dashboard realisasi anggaran secara daring, mengaktifkan kanal pengaduan publik, serta merutinkan audit internal dan forum diskusi terbuka. Dengan begitu, WTP tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menyentuh nadi kehidupan masyarakat.

WTP ini bukan akhir cerita, melainkan permulaan dari tanggung jawab yang lebih besar. Jalan masih panjang, dan tantangan akan semakin kompleks.

Tapi dengan semangat transparansi, kerja keras lintas sektor, dan kemauan politik yang jujur, Tanggamus bisa menjadikan capaian ini sebagai fondasi perubahan yang kokoh.

Pada akhirnya, rakyat tak butuh laporan penuh angka dan istilah teknis. Mereka hanya ingin satu hal yaitu bahwa pemerintah bekerja, dan hasilnya bisa mereka rasakan.

Ketika itu tercapai, maka WTP bukan hanya kemenangan birokrasi, melainkan kemenangan seluruh warga Tanggamus. Tabik Pun...! (*)