Kupastuntas.co, Way Kanan - Aksi protes terhadap angkutan batu bara oleh Pemuda Gunung Labuhan Bersatu kembali berlanjut pada Rabu (16/7/2025). Ini merupakan hari kedua aksi berturut-turut yang digelar di jalur utama Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah agar menertibkan aktivitas angkutan batu bara yang dinilai tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, massa kembali menghadang dan memaksa sejumlah truk batu bara untuk putar balik, karena dianggap melanggar Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045-2/02.08/V.13/2022. Aturan tersebut secara tegas mengatur bahwa:

Angkutan batu bara hanya diperbolehkan melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera mulai pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB, beban maksimal truk adalah 8 ton, dan jumlah truk yang boleh melintas secara beriringan maksimal tiga unit kendaraan.

Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Provinsi Lampung, Ahmar Yusup, kembali menyuarakan kritik kerasnya dalam aksi tersebut. Ia menyebut bahwa ketidakpatuhan para pengusaha dan sopir angkutan batu bara telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

BACA JUGA: Biang Kerusakan Jalan, Pemuda Gunung Labuhan Way Kanan Paksa Truk Batu Bara Putar Balik

“Kami meminta aparat penegak hukum (APH), Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dan Pemerintah Provinsi Lampung agar segera bertindak tegas. Sudah cukup kerusakan jalan, jembatan yang aus, kecelakaan meningkat, serta keresahan warga akibat truk batu bara yang seenaknya melintas,” tegas Ahmar.

Ia juga menilai bahwa pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan ketidakpedulian terhadap keselamatan publik dan kepentingan masyarakat.

Massa aksi menyatakan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah atau pihak terkait dalam waktu dekat, maka mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.

Aksi pada hari kedua ini tetap berlangsung tertib dan damai, namun menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar penegakan aturan yang telah ditetapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan dijalankan secara nyata di lapangan. (*)