Kupastuntas.co, Metro - Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana melontarkan peringatan keras kepada para pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro terkait dugaan penyimpangan dalam sistem kerja birokrasi dan dugaan praktik rekrutmen ilegal Tenaga Harian Lepas (THL).

Hal ini disampaikan dihadapan seluruh pejabat eselon dan kepala OPD saat dirinya memimpin apel pagi di Aula Pemkot Metro, Senin (14/7/2025).  Dalam momen itu, Rafieq tidak hanya memberi sambutan formal, tetapi juga membongkar indikasi dugaan praktik manipulatif di balik struktur birokrasi.

"Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik minggu lalu. Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah ada hutang begitu juga sebaliknya, untuk itu kami berharap bagi siapa saja yang sudah dilantik maupun yang masih di posisi lamanya agar profesional bekerja dengan tanggung jawab, tanpa pamrih serta tanpa balas jasa Budi," kata dia dalam sambutannya.

Rafieq menekankan bahwa tidak ada pejabat yang boleh menggunakan nama kepala daerah secara sembarangan. Ia menyebutkan secara lugas bahwa segala bentuk instruksi pimpinan harus dalam bentuk tertulis, bukan sekadar omongan yang diklaim sebagai perintah atasan.

"Tidak ada pejabat yang difavoritkan atau ada pejabat yang di anak tirikan, serta  tidak boleh ada pejabat yang menggunakan kalimat Perintah Walikota atau Perintah Wakil Walikota, kecuali itu berupa surat tertulis," ungkapnya.

Instruksi tegas juga diberikan kepada Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, M. Supriadi agar tidak terjadi lagi ketimpangan beban kerja antar pejabat. Ia menegaskan agar tidak ada pejabat yang terlalu sibuk sementara yang lain menganggur.

"Distribusikan pekerjaan adil agar pejabat tidak mengalami kelebihan beban bahkan malah memiliki pekerjaan yang tidak jelas. Semua pejabat harus difungsikan dengan baik, saya tidak mau ada pejabat yang disebut sebagai pejabat buangan," cetusnya.

Pernyataan paling tajam muncul saat Rafieq membongkar praktik pengangkatan THL yang diduga dilakukan setelah batas waktu rekrutmen sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menyebut telah menemukan THL siluman yang direkrut pada Januari, Februari, bahkan hingga April 2025.

"Saya memeriksa terkait kasus Tenaga THL, saya  masih menemukan honorer yang diangkat pada bulan Januari, Februari, Maret dan April 2025. Data THL tersebut bisa dibuktikan dengan melihat slip gaji honorer di OPD masing-masing. Padahal kita tahu rekrutmen sudah ditutup akhir 2024. Ini jelas melanggar,” ungkapnya

Rafieq menyatakan akan menindak tegas. Ia meminta seluruh OPD memverifikasi ulang THL yang diangkat setelah Desember 2024. Bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji bulan Desember 2024 sebagai bukti keabsahan, honorarium bulan ini akan langsung dihentikan pembayarannya.

"Saya meminta kepada seluruh OPD untuk memeriksa ulang mana para pegawai yang diangkat pada bulan Januari, Februari, Maret 2025, bahkan ada di bulan April 2025. Siapa pun yang tidak bisa buktikan slip gaji Desember 2024, honornya jangan dibayar bulan ini,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini bukan tindakan sepihak, melainkan bentuk kepatuhan pada instruksi nasional. Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpotensi pidana.

“Aturannya jelas dari pusat. Pelanggar bisa kena sanksi administratif, dan kalau terbukti rekayasa, bisa kena pidana. Kita tidak mau ada pejabat Pemkot yang berakhir di ruang sidang karena main mata,” kata Rafieq.

Apel pagi ini bukan hanya rutinitas, tapi menjadi panggung klarifikasi sekaligus penertiban internal. Dari ucapan-ucapannya, Rafieq tampak ingin memutus rantai lama tentang siapa dekat dengan siapa, siapa punya backing, siapa bisa titip orang dan yang selama ini kerap menjadi penyakit dalam birokrasi daerah.

Dirinya juga menyatakan siap memberikan dukungan kepada ASN dan honorer yang ingin bekerja melayani masyarakat, selama dilakukan secara jujur dan profesional.

"Saya dan pak Wali Kota siap berdiri di belakang siapa pun yang melayani rakyat dengan benar. Tapi kalau main curang, jangan harap dilindungi,” tegasnya.

Rafieq juga menegaskan bahwa Pemkot Metro akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menekankan bahwa semua pihak harus menghentikan praktik administratif gelap, termasuk rekrutmen tanpa dokumen dan honor-honor bayangan.

“Mulai hari ini, jangan ada lagi pelanggaran administrasi di Pemkot Metro. Kita rapikan semua. Tak ada ruang lagi untuk pejabat bermain-main dengan sistem,” tandasnya. (*)