Kupastuntas.co, Metro - Ditengah meningkatnya perhatian publik terhadap proses penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Disdikbud Kota Metro, Suwandi melalui Sekertaris, Dedy Hasmara, menepis tegas segala isu miring yang beredar, termasuk kabar dugaan adanya praktik jual beli kursi dalam proses penerimaan siswa baru.

Dedy memastikan, SPMB di Kota Metro berjalan sesuai prosedur dan dikawal dengan sistem yang tertutup terhadap segala bentuk intervensi non-akademis.

“Untuk jenjang SD sudah selesai, sekarang kita masuk ke tahap seleksi prestasi untuk jenjang SMP. Sejauh ini semua berjalan lancar. Memang ada dinamika, terutama dari orang tua yang masih kurang memahami alur pendaftaran. Tapi itu hal yang wajar, dan kami sudah antisipasi,” kata dia saat dikonfirmasi awak media, Rabu (2/7/2025).

Sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya pencegahan terhadap kemungkinan penyimpangan, Disdikbud Metro telah menyiapkan pos pengaduan dan pendampingan yang aktif memantau jalannya proses SPMB. Layanan ini terbuka untuk masyarakat yang merasa mengalami kendala atau menemukan kejanggalan.

“Semua proses SPMB ini berbasis sistem. Kami pastikan, tidak ada ruang untuk praktik jual beli kursi seperti yang kerap jadi kekhawatiran masyarakat. Ini penting kami tegaskan, karena kepercayaan publik adalah fondasi dari dunia pendidikan kita,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan SPMB SMP di Metro, pembagian kewenangan dilakukan secara berlapis untuk memastikan proses yang objektif dan adil. Seleksi berbasis domisili ditangani langsung oleh pihak sekolah dengan pengawasan tim SPMB, sementara jalur prestasi menjadi tanggung jawab penuh dinas.

“Tim SPMB tidak hanya berasal dari dinas, tapi juga melibatkan unsur sekolah. Ini bagian dari skema kolaboratif yang kami bangun agar tidak ada celah manipulasi data atau keputusan sepihak,” jelas Dedy.

Dengan sistem terintegrasi, data calon siswa langsung tersaring berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi penghalang efektif terhadap kemungkinan adanya 'jalan pintas' di luar prosedur.

Hingga memasuki masa seleksi prestasi, Dedy memastikan tidak ada laporan resmi yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran dalam proses SPMB di Kota Metro.

Sekretaris yang juga merupakan atlet menembak airsoft tersebut menyebutkan bahwa proses berjalan lancar, tertib, dan tidak menimbulkan kegaduhan sebagaimana yang sering terjadi di beberapa daerah lain.

“Prinsip kami sederhana: transparansi dan keadilan. Karena itulah, sejak awal semua jalur pendaftaran telah kami sosialisasikan secara terbuka. Bahkan kami libatkan sekolah-sekolah untuk aktif memberikan pendampingan kepada orang tua murid,” tambahnya.

Dalam lanskap pendidikan yang semakin kompetitif dan penuh tantangan, integritas dalam proses awal seperti SPMB menjadi tolok ukur bagi kualitas kebijakan pendidikan sebuah daerah. Kota Metro, melalui Disdikbud-nya, berupaya menunjukkan bahwa pembinaan karakter dimulai dari sistem yang bersih dan berpihak pada meritokrasi.

Dedy menegaskan, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti pelanggaran di lapangan.

"Kami membuka semua kanal aduan. Jika ada bukti, silakan laporkan. Tapi hingga kini, belum ada satu pun laporan valid yang menunjukkan adanya penyimpangan,” tegasnya.

Proses SPMB bukan hanya soal distribusi bangku sekolah, tetapi menyangkut hak dasar setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan layak. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengemban tanggung jawab moral besar untuk menjaga agar seleksi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga bersih secara etika.

Di tengah isu nasional soal pungutan liar, manipulasi data, hingga praktik titip nama, pernyataan tegas dari Disdikbud Metro menjadi oase kepercayaan bagi masyarakat. Kota Metro mencoba membangun tradisi pendidikan yang jujur dan berpihak pada kualitas, bukan pada koneksi.

“SPMB ini bukan soal siapa yang punya kuasa, tapi siapa yang layak dan berhak. Dan kami berdiri untuk memastikan itu berjalan,” tandasnya. (*)