• Selasa, 01 Juli 2025

Siswa Sekolah Rakyat Tidak Dapat Bantuan KIP, KJP, dan PIP

Selasa, 01 Juli 2025 - 14.47 WIB
14

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa calon murid Sekolah Rakyat tidak akan menerima bantuan pendidikan dari pemerintah, seperti  Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Khusus (calon murid) Sekolah Rakyat gak (terima bantuan pendidikan)," kata Jabo seperti dikutip dari Kompas.com, pada Selasa (1/7/2025).

Jabo menjelaskan, bahwa kementeriannya akan menanggung seluruh kebutuhan siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat, seperti alat tulis dan seragam.

"Semua yang dibutuhkan oleh siswa diurus oleh negara," katanya. Meskipun demikian, Jabo menyatakan bahwa lembaganya masih akan membahas kemungkinan pemberian uang saku untuk setiap calon murid Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat sendiri ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kementerian Sosial memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara resmi di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025.

Jabo mengungkapkan, sebanyak 100 sekolah telah siap untuk melaksanakan masa orientasi siswa. Pada tahap pertama, total 20.000 siswa ditargetkan dapat menempati sekolah asrama tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menambah fasilitas rombongan belajar (Rombel) yang akan digunakan sementara sebagai Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung.

Kepal Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan sebelumnya Kemensos secara nasional menargetkan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat sebanyak 20 ribu.

"Tahun ajaran ini untuk jumlah peserta didiknya ditargetkan 20 ribu orang. Namun sekarang ini kondisinya masih belum mencukupi sehingga Menteri Sosial akhirnya melakukan upaya untuk menambah," kata Aswarodi, pada Selasa (24/5/2025).

Ia mengungkapkan, Kemensos berupaya menambah fasilitas pendidikan baru dengan memanfaatkan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sekarang ini berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk fokusnya adalah dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Lampung," kata dia.

Ia membeberkan, fasilitas BLK yang telah disurvei adalah BLK Metro, BLK Bandar Lampung dan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di Jalan PU atau bekas BLK Bandar Lampung.

"Provinsi Lampung sudah disurvei ada tiga titik dan kami sedang menunggu hasil dari tim surveinya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nanti tim survei yang akan memberikan laporan," ungkapnya.

Terkait dengan nama calon siswa Sekolah Rakyat, saat ini sedang menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung.

Menurut Aswarodi, Sekolah Rakyat ini menggunakan model boarding school, di mana peserta didik tinggal di asrama penuh selama masa pendidikan.

Selain pelajaran umum, peserta juga akan menerima pelatihan keterampilan serta pembinaan karakter dan kepemimpinan.

"Presiden berharap lulusan dari program ini menjadi agen perubahan, pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter," tuturnya. (*)