Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memaparkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (1/7/2025).

Dari total anggaran sebesar Rp2,95 triliun lebih, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,47 triliun lebih atau sekitar 83,76 persen.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang menyampaikan langsung laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, meski masih terdapat tantangan yang harus dibenahi, terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita akui PAD belum maksimal, baru tercapai 66,16 persen dari target Rp1,08 triliun. Tapi pendapatan dari transfer pusat dan antar daerah sangat membantu karena terealisasi 93,97 persen," jelas Eva dalam pidatonya.

Capaian PAD hanya sebesar Rp716,58 miliar dari target awal Rp1,08 triliun menjadi perhatian serius, mengingat PAD merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang menggambarkan kemandirian fiskal suatu daerah.

Sementara dari sisi belanja, Pemkot mencatat realisasi sebesar Rp2,43 triliun atau 82,80 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp2,93 triliun.

Eva menyebut penggunaan anggaran dilakukan secara terukur dan efisien, sehingga masih mampu mencatatkan surplus sebesar Rp39,50 miliar.

Dengan rincian belanja operasional Rp2,06 triliun dari Rp2,46 triliun (83,52%), belanja modal Rp353,59 miliar dari Rp447,48 miliar (79,02%) dan belanja tak terduga Rp15,44 miliar dari Rp19,66 miliar (78,56%).

Selain itu, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat Rp17,89 miliar atau 64,15 persen dari target, dan pengeluaran pembiayaan Rp38,58 miliar dari anggaran Rp41,50 miliar.

Pemerintah Kota juga mencatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp18,81 miliar. Eva mengatakan SILPA ini akan menjadi modal penting untuk pelaksanaan APBD tahun berikutnya.

"Ini penting untuk memastikan program-program berjalan tepat waktu dan tidak terganggu oleh kendala likuiditas di awal tahun," katanya.

Dengan keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan realisasi belanja yang terkendali, Eva berharap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

"Kami ingin seluruh laporan keuangan ini menjadi bukti bahwa anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata untuk warga Bandar Lampung,” terangnya.

Sementara Jubir Fraksi Gerindra, Muhammad Darmawansyah mengatakan, upaya peningkatan PAD harus menjadi prioritas strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset dinilai masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan.

Fraksi ini juga mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD pengelola PAD serta peningkatan sistem pengawasan dan transparansi dalam proses pemungutan dan pelaporan pendapatan daerah.

"Fraksi partai gerindra meminta memaksimalkan kinerja OPD untuk meningkatkan penerimaan PAD dan mencegah kebocoran," ungkapDarmawansyah. (*)