Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengagendakan pelantikan terhadap pejabat selon II yang ada di lingkungan Pemprov Lampung, pada Kamis (26/6/2025) siang.

Berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pelantikan rencananya akan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung.

Saat dimintai keterangan, Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, membenarkannya rencana pelantikan tersebut.

"Ya betul dijadwalkan nanti sore, pak sekda yang akan melantik," ujar Rendi Reswandi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Namun Rendy enggan menyebutkan siapa saja para pejabat eselon II yang akan dilakukan pelantikan termasuk dengan jumlah nya.

Namun ia mengatakan jika pelantikan tersebut berdasarkan hasil uji kompetensi yang telah dilakukan oleh Pemprov Lampung beberapa waktu yang lalu.

Untuk diketahui, Pemprov Lampung telah menggelar uji kompetensi kepada beberapa pejabat eselon II. Diantaranya adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung Fitrianita Damhuri; dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Riski Sofyan.

Kemudian pejabat yang lebih dulu mengikuti uji kompetensi adalah Sekretaris DPRD Lampung Tina Malinda; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Descatama Paksi Moeda; Kepala Diskomifotik Lampung Achmad Saefullah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Lukman; Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Ganjar Jationo; dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Meiry Harika Sari.

Kepala BKD Lampung, Meiry Harika Sari membenarkan, Pemprov Lampung telah menggelar ukom terhadap enam pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov setempat.

Ukom tersebut kata Meiry Harika Sari dilakukan selama dua hari, pada Selasa dan Rabu atau 27 dan 28 Mei 2025 di Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung.

"Pada prinsipnya proses semua sudah sesuai ketentuan. Dimana sudah mendapatkan izin dari BKN dan Kemendagri," ujar Meiry. (*)