Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi IV DPR RI membahas terkait harga singkong.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (25/6/2025) besok. Mirza juga akan didampingi oleh bupati, para pengusaha dan juga OPD terkait.

"Besok saya hadir bersama dengan bupati, pengusaha dan OPD terkait untuk RDP bersama komisi IV DPR RI," kata Mirza, saat dimintai keterangan, Selasa (24/5/2025).

Mirza mengatakan jika dalam RDP tersebut pihaknya meminta kepada DPR RI untuk dapat mengawal percepatan peraturan larangan dan pembatasan (Lartas) impor tapioka.

"Tentu kami mendorong percepatan peraturan lartas dan juga kebijakan harga singkong yang diberlakukan secara nasional," kata dia.

Baca juga : Perusahaan Tak Patuhi Instruksi Gubernur Lampung Soal Harga Singkong, PPUKI: Petani Terus Merugi

Menurutnya, Pemprov Lampung telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mempertimbangkan kadar pati (aci).

Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan respons atas gejolak harga yang merugikan produsen lokal.

"Kita boleh kompetitif, tapi tidak boleh mengorbankan petani. Instruksi ini adalah langkah sementara yang kami ambil sambil menanti keputusan nasional yang lebih komprehensif," lanjutnya. 

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, membenarkan rencana RDP antara Gubernur, Bupati dan perwakilan petani.

Menurutnya, para bupati yang akan hadir adalah Bupati Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tuang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Mesuji.

"Yang hadir itu para bupati di dapil dua, kami para petani nanti kumpul di Lampung Tengah kemudian nanti siang mulai berangkat ke Jakarta," pungkasnya. (*)