Kupastuntas.co, Metro - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan digaungkan sebagai tonggak pemenuhan gizi anak sekolah, masih berjalan lambat di Kota Metro.

Hingga pertengahan tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro mencatat baru dua dapur MBG yang aktif melayani peserta didik, dari total 227 satuan pendidikan yang ditargetkan menerima layanan tersebut.

Kepala Disdikbud Kota Metro, Suwandi, melalui Sekretaris Dedy Hasmara, mengungkapkan bahwa dua dapur yang saat ini aktif masing-masing berada di Kecamatan Metro Pusat dan Metro Barat.

"Dapur di Metro Pusat melayani 24 sekolah, sementara di Metro Barat melayani 12 sekolah. Itu berarti baru menyentuh sebagian kecil dari target keseluruhan,” ujarnya, Senin (23/6/2025).

Dedy merinci, Kota Metro memiliki 65 SD, 30 SMP, 55 Kelompok Bermain (Kober), 63 TK, 8 PKBM, 1 SKB, dan 5 TPA yang menjadi sasaran program MBG. "Total ada 227 sekolah. Artinya, baru sekitar 15 persen yang terlayani,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa program MBG tidak dijalankan selama libur semester, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya dilakukan melalui dua tahap, yaitu validasi data siswa di awal perencanaan dan koordinasi intensif dengan sekolah selama pelaksanaan.

"Sampai saat ini, secara resmi belum ada kendala atau keluhan yang signifikan. Untuk masalah alergi makanan pada siswa sudah diantisipasi sejak awal oleh mitra dapur,” ungkapnya.

Program MBG sejatinya bukan sekadar proyek distribusi makanan, tetapi sebuah intervensi kesehatan jangka panjang yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan meminta agar mitra dapur tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Kami berharap mitra MBG ke depan melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah penerima manfaat sebelum distribusi dilakukan. Itu penting agar sekolah bisa mempersiapkan dengan baik, termasuk data kebutuhan anak dan ruang penyajian,” tegas Dedy.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan lokasi dapur agar tidak tumpang tindih. "Kami sudah sampaikan, jangan sampai ada dua dapur yang beroperasi di area yang sama. Itu bisa menimbulkan ketidakefisienan logistik dan risiko duplikasi distribusi,” imbuhnya.

Meski pemerintah pusat menjanjikan program MBG sebagai bagian dari strategi pengentasan stunting dan peningkatan kualitas pendidikan, realisasi yang lamban di daerah seperti Metro menimbulkan kekhawatiran.

Dalam banyak kesempatan, pengamat pendidikan menilai bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kualitas logistik, serta tata kelola birokrasi yang tegas.

"Jika program ini gagal hanya karena manajemen lapangan yang buruk, maka itu akan menjadi ironi besar bagi komitmen negara pada generasi masa depan,” ujar Toma Alfa Edison, pengamat kebijakan publik Kota Metro.

Ia menambahkan bahwa selama ini birokrasi daerah cenderung membebankan tanggung jawab teknis kepada mitra tanpa evaluasi yang memadai. “Dapur MBG bukan katering biasa. Ini program negara. Ada tanggung jawab moral dan sosial di dalamnya,” tegasnya.

Dengan capaian dua dapur aktif dari total 227 sekolah sasaran, pertanyaan yang muncul adalah kapan sisanya akan menyusul. Tidak ada penjelasan konkret dari Disdikbud terkait roadmap pelaksanaan penuh program MBG di Kota Metro. Bahkan, tidak ada kepastian kapan dapur baru akan dibuka dan siapa saja mitra yang akan terlibat dalam gelombang berikutnya.

"Ketidakjelasan ini menjadi alarm dini atas kemungkinan gagalnya target nasional yang menginginkan MBG dapat menjangkau seluruh siswa pendidikan dasar hingga 2029. Metro, sebagai kota cerdas, semestinya menjadi contoh, bukan pengecualian,” bebernya.

"Program MBG adalah janji negara kepada anak-anak Indonesia untuk tumbuh sehat dan cerdas. Namun, realisasi yang setengah hati justru bisa memperkuat kesan bahwa ini hanyalah proyek politis tanpa kesiapan struktur lapangan,” tandasnya. (*)