Kupastuntas.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Bumi Sekala Bekhak, ia menegaskan pentingnya seluruh jajaran, terutama ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan, memahami situasi sosial yang terjadi di lingkungan kerja mereka.

Hal tersebut disampaikan Parosil saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Senin (16/6/2025).

“Camat Bandar Negeri Suoh berdiri, berapa kasus kekerasan di Bandar Negeri Suoh? Harus tahu, (kekerasan) terhadap perempuan berapa, anak-anak berapa? Harus tahu,” tegas Parosil di hadapan para peserta kegiatan.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Parosil, upaya untuk melakukan penindakan, penanganan, dan pencegahan tidak akan pernah bisa efektif jika para pemangku kepentingan di lapangan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kondisi riil masyarakat.

“Gimana kita mau melakukan penindakan, penanganan, pencegahan kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di daerah kita?” lanjutnya dengan nada prihatin.

Parosil juga menyindir rendahnya semangat sebagian aparatur sipil negara yang lebih fokus pada urusan pribadi, seperti mutasi jabatan, dibandingkan dengan menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal.

“Ini ASN banyak yang nanya, ‘Kapan saya dipindah? Kapan saya diganti? Kapan saya di-rolling?’ Semangatnya agak kurang. Mereka masih terbiasa dengan zona nyaman, datang, makan, tidur. Jadi enggak bisa kalau mau seperti itu,” kritiknya.

Ia menekankan seorang pejabat publik, apalagi ASN yang bertugas langsung di tengah masyarakat, harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Tidak cukup hanya hadir di tempat tugas secara fisik, tetapi juga harus benar-benar menyatu dan memahami persoalan yang ada di wilayah masing-masing.

“Mereka harus paham dengan apa yang terjadi di wilayah mereka, jangan sampai enggak tahu. Jadi kita harus serius, kerja dengan ikhlas, supaya ada perbaikan dan ada kemajuan,” tandas Parosil.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menanggapi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, Parosil mengungkapkan bahwa dirinya telah menugaskan dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret.

“Saya juga sudah menugaskan kepada dinas terkait untuk menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Bahwa harus segera dibentuk satgas untuk penanganan, bahkan untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung Barat,” ujar Parosil.

Langkah pembentukan satgas ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan ramah terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

Satgas ini diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga aktif dalam kegiatan edukasi, advokasi, dan pencegahan kekerasan di tingkat akar rumput.

Parosil menambahkan, kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan agar upaya penanganan kekerasan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Ia berharap para camat, kepala pekon, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menjadi bagian dari sistem perlindungan tersebut.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kalau kita kompak, insya Allah kasus-kasus kekerasan bisa ditekan dan dicegah,” pungkasnya. (*)