Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki (Abas), menilai program Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem ekonomi yang kuat di pedesaan.

Menurutnya, koperasi dapat menjadi jembatan penting antara petani dengan pasar sekaligus berperan sebagai offtaker hasil pertanian.

"Pada prinsipnya, koperasi bisa menjadi penghubung antara petani dan pasar agar mereka tidak lagi tergantung pada tengkulak yang kerap memangkas keuntungan mereka," ujar Ahmad Basuki, Kamis (12/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional mampu memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput. Dengan sistem yang terstruktur, koperasi juga diyakini mampu menyediakan fasilitas penunjang seperti gudang, alat produksi bersama, dan akses ke pembiayaan.

Menurut Basuki, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi produktif yang bisa mengambil peran penting dalam rantai distribusi komoditas, mulai dari pengumpulan hasil, pengolahan, hingga pemasaran.

"Jika koperasi mampu berperan sebagai offtaker, maka rantai distribusi akan lebih efisien dan petani tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dalam sistem perdagangan," katanya.

Selain itu, Abas menekankan pentingnya peran koperasi dalam mendistribusikan barang-barang strategis bersubsidi dari pemerintah.

Ia juga meyakini bahwa dengan sistem distribusi berbasis koperasi, jangkauan bantuan akan lebih luas dan tepat sasaran.

"Kita harapkan koperasi bisa menjadi saluran resmi untuk penyaluran barang subsidi agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan harga yang lebih wajar," ucapnya.

Komisi II DPRD Lampung, lanjutnya, menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menggali masukan teknis dan menyusun langkah konkret dalam mendukung pengembangan koperasi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan elemen gerakan koperasi harus diperkuat agar program seperti Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti di tataran wacana, tetapi benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

"Yang paling penting adalah eksekusi di lapangan. Jangan sampai semangatnya besar, tapi implementasinya minim. Maka dari itu, kami di Komisi II ingin memastikan program ini bisa berjalan dengan benar," tutupnya. (*)