Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tiga pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Lampung belum mengusulkan lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap II. Ketiganya adalah Pemda Pringsewu, Pemda Tulangbawang Barat, dan Pemkot Bandar Lampung.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw, saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 secara daring, pada Selasa (10/6/2025).

“Lampung ada tiga pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II, di Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar Lampung. Peserta rapat yang mewakili kepala daerahnya bisa melihat daerah tersebut dan segera mengusulkan,” kata Tomsi.

Tomsi menegaskan, jika sampai minggu keempat bulan Juni belum mengusulkan calon lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, pihaknya akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Ia mengatakan, Sekolah Rakyat tahap I sudah diusulkan 100 titik lokasi yang sudah dicek dan dinyatakan layak untuk dilakukan pembangunan.

“Nantinya akan menampung total 100 ribu anak dari keluarga sangat miskin, dan untuk tahap II juga akan menampung 100 ribu anak lagi,” katanya.

Ia menerangkan, Sekolah Rakyat ini akan dibangun per daerah untuk seribu anak dimulai dengan gratis makan, sekolah, diasramakan, baju, dan lain sebagainya. Bahkan disambungkan sarana IT.

“Tentunya masyarakat sangat berharap, tinggal pemdanya yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II,” ucapnya.

“Program bapak Presiden ini untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus merubah nasib dari anak keluarga sangat miskin, dapat disekolahkan dengan baik. Oleh sebab itu kesempatan ini jangan sampai disia-siakan,” lanjutnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang dikutip pada Selasa (10/6/2025), target lokasi dan implementasi Sekolah Rakyat tahun 2025 sebanyak 100 titik yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025.

Dari jumlah ini, 64 lokasi sudah menandatangani kontrak kerja, meskipun terdapat tiga lokasi yang masih dalam catatan perbaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, 47 lokasi lainnya masih dalam tahap survei.

Distribusi lokasi yang sudah kontrak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Pulau  Sumatera (13 lokasi) yakni di Aceh, Sumatera Utara,, Sumatera Barat dan Bengkulu.

Pulau Jawa (34 lokasi) meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, dan sejumlah kabupaten di Jawa Timur seperti Malang, Banyuwangi, dan Surabaya.

Pulau Kalimantan (3 lokasi) di Banjarbaru dan Banjarmasin. Pulau Sulawesi (8 lokasi) meliputi Makassar, Gowa, dan Palu.

Pulau Bali dan Nusa Tenggara (3 lokasi) di Bali dan Kupang. Serta Maluku (2 lokasi) dan Papua (1 lokasi) juga sudah masuk dalam rencana pembangunan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat penugasan untuk membangun 100-200 Sekolah Rakyat per tahun. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat hingga Juni 2026 mencapai Rp10 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap I dan tahap II. Tahap I dibagi lagi menjadi Tahap I-A dan Tahap I-B.

"Disiapkan sekitar Rp10 triliunan total untuk Tahap I dan Tahap II," kata Dody, pada Senin (26/5/2025) lalu.

Dody mengatakan, anggaran tersebut masuk lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis Kementerian PU. Ditargetkan pembangunan sekolah rakyat Tahap II rampung Juni 2026.

Hingga saat ini, Kementerian PU masih mengejar penyelesaian Sekolah Rakyat tahap I dengan target bisa rampung Juli 2025. Rinciannya, untuk pembangunan 1-A ada 64 sekolah dan di Tahap I-B lebih dari 30 sekolah.

Nantinya, para siswa yang telah masuk ke sekolah-sekolah Tahap I dipindahkan ke sekolah Tahap II, yang menurutnya bisa disebut sebagai Sekolah Rakyat sebenarnya. Untuk spesifikasinya, sekolah-sekolah Tahap II akan dibangun di atas lahan minimum 6 hektar untuk 1.000 anak SD, SMP, dan SMA.

Dody mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa lahan untuk pembangunan sekolah berasal dari pemerintah daerah (pemda). Namun di antara 200-an lahan yang disampaikan Kementerian Sosial (Kemensos) ke PU, banyak di antaranya yang tidak lolos spesifikasi. Baru ada 30 lahan yang lolos sesuai spesifikasi.

"Kami masih baru menerima 30-an karena berbagai macam sebab, yang paling utama adalah lahannya itu kan ada kriterianya. Misalnya kemiringan mungkin lebih dari 10 derajat, bukan lahan yang masih aktif sawah, gitu-gitu, ada beberapa kriteria dasar," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menambahkan meski dilakukan renovasi ringan, namun bangunan sekolah rakyat yang disiapkan juga didukung dengan fasilitas, seperti tempat ibadah hingga asrama. Oleh karena itu, bangunan yang dipilih di antaranya banyak yang merupakan bangunan yang sering digunakan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Ia menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan fokus pada renovasi bangunan sementara tersebut, barulah kemudian menyusul bangun kawasan sekolah baru yang nantinya akan dioperasikan sebagai Sekolah Rakyat. Anggaran Rp 10 triliun akan dipergunakan untuk membangun sekolah baru ini.

"Kita membangun 1 tahun ini, sebelum dipindahkan ke lokasi yang baru banget. Lalu yang Bapak (Menteri PU) sampaikan itu ada Rp10 triliun, nah itu bangunan baru banget yang dibangun," kata Maulidya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025. Rencananya untuk tahun ajaran 2025-2026 nanti, setidaknya ada 100 sekolah rakyat siap digunakan.

Sekolah Rakyat berkonsep asrama dengan total 354 rombongan belajar (rombel) ini akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga untuk total angkatan pertama sekolah rakyat ini akan diisi sekitar 8.850 siswa dan menelan anggaran hingga Rp2,33 triliun.

"Jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026 itu totalnya adalah Rp2.336.654.257.000. Ini untuk 100 lokasi dengan 354 rombel dikalikan 25 siswa per rombel totalnya sekitar 8.850 siswa. Jadi ini masih berupa asumsi karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10 ribu," terang Gus Ipul, pada Selasa (19/5/2025) lalu.

Ia membeberkan, setiap murid Sekolah Rakyat akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sekitar Rp48,25 juta per tahun. Angka ini sudah termasuk keperluan belajar siswa seperti seragam dan sepatu, buku dan alat tulis, hingga perangkat lain seperti laptop.

"Kemudian untuk pembiayaan siswa ini kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun. Itu sudah termasuk seragam, alat-alat sekolah yang lain seperti laptop dan juga sepatu dan lain-lainnya lah, itu per tahunnya. Tentu ini tahun pertama, tahun kedua indeksnya pasti lebih kecil lagi," paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp487,14 miliar untuk dukungan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat. Kemudian ada juga anggaran sebesar Rp1,11 triliun tenaga pendidik, Rp3,66 miliar untuk penyusunan kurikulum, dan sejumlah dana operasional lainnya.

"Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana untuk 100 lokasi, 354 rombel, itu Rp487,14 miliar. Untuk apa saja? Sarana laboratorium seperti komputer, sarpras kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, kelas dan lain sebagainya," jelas Gus Ipul.

"Kemudian untuk penyusunan kurikulum dibutuhkan Rp 3,66 miliar. Kebutuhan guru dan tenaga pendidik Rp 1,11 triliun, kemudian operasional Sekolah Rakyat Rp187,73 miliar, dukungan Sekolah Rakyat Rp 116,64 miliar," sambungnya.

Diharapkan seluruh sarana dan prasarana sekolah rakyat ini akan siap pada akhir Juni atau awal Juli 2025 sehingga Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi mulai tahun ajaran baru nanti.

"Jadi mulai kesiapan sarpras diharapkan nanti akhir Juni awal Juli sudah tuntas, kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus, kesiapan guru juga sudah kita lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, dengan PAN-RB, dengan BKN, dan juga unsur-unsur Satgas yang lain. Termasuk tentu kesiapan peserta didik," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menambahkan siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti pembelajaran memakai kurikulum Multi Entry-Multi Exit. Sehingga siswa memiliki fleksibilitas dalam memilih jalur belajar.

“Kurikulum ini nantinya dapat memberi fleksibilitas kepada siswa memilih jalur belajar sesuai kebutuhan,” kata Robben.

Robben mengatakan, kurikulum ini juga membantu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa dalam rangka mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan.

“Lewat kurikulum khusus modifikasi tersebut, siswa fleksibel mempelajari sesuatu sesuai peminatan,” ujar dia. Dia mengatakan, kurikulum Sekolah Rakyat dengan menerapkan model pengelolaan Multi Entry-Multi Exit dilakukan sebagai upaya untuk mencetak siswa-siswi lulusan sebagai agen perubahan.

“Nanti kurikulum sekolah rakyat itu khasnya model desain kurikulum tailor made (dirancang khusus), pola pengelolaannya Multi Entry-Multi Exit, dan berasrama tentunya," ujar dia.

Sementara itu, Pemda Pringsewu hingga kini belum mengusulkan lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena terkendala ketersediaan lahan.

Pj Sekretaris Daerah Pringsewu, Andi  Purwanto, mengatakan sesuai surat edaran Menteri Sosial, lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat minimal seluas 5-10 hektar.

"Pemkab Pringsewu tidak memiliki lahan seluas itu dalam satu hamparan. Kalaupun ada lahan di Kecamatan Pagelaran Utara kurang lebih seluas 4,5 hektar, dan itu direncanakan untuk pembangunan Lapas dan Makodim," kata Andi, pada Selasa (10/6/2025).

Andi mengungkapkan, jika memang Pemda diharuskan menyediakan lahan Sekolah Rakyat maka Pemkab Pringsewu akan melakukan tahapan demi tahapan seperti  proses pengadaan hingga pembebasan lahan.

"Pada dasarnya Pemkab Pringsewu mendukung program pemerintah pusat itu. Namun demikian disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki," ujarnya.

Sekadar diketahui, sesuai Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: 5-33/MS/PR 04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang dukungan partisipasi pemerintah daerah se-Indonesia dalam pembentukan Sekolah Rakyat disebutkan bahwa proposal pengusulan lokasi lahan minimal berupa tanah dengan luas lahan 5-10 hektar.

Bupati Kabupaten Pringsewu, Riyanto Pamungkas, juga mengakui pihaknya belum mengusulkan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Riyanto mengatakan, pihaknya tidak memiliki lahan yang memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat, yakni dengan luasan 5 hingga 10 hektar.

"Karena lahan belum kita miliki untuk didirikan Sekolah Rakyat. Karena lahannya relatif harus luas dan itu harus tanah milik pemda," kata dia, pada Selasa (10/6/2025).

Riyanto mengatakan, kondisi saat ini tidak memungkinkan jika pemda mengalokasikan anggaran untuk membeli tanah milik masyarakat.

"Kalau beli tanah, yang jelas tahun anggaran ini belum karena belum dianggarkan," jelasnya.

Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan Pemprov Lampung untuk dapat mencarikan solusi jika ada siswa dari Pringsewu yang ingin mengikuti program Sekolah Rakyat.

"Nanti kita konsultasi dengan pak gubernur solusinya seperti apa. Namun yang jelas di Pringsewu sendiri lahan yang memenuhi standar sekolah Rakyat belum ada," tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan sampai saat ini hanya Kabupaten Pringsewu yang belum mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat.

"Sebenarnya yang tidak mengusulkan hanya satu yaitu hanya Kabupaten Pringsewu saja dengan argumentasi mereka tidak ada lokasi," kata Aswarodi.

“Sementara itu untuk Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kota Bandar Lampung telah mengusulkan namun belum melakukan desk bersama Kementerian Sosial,” lanjutnya.

Aswarodi mengatakan, Bandar Lampung sudah mengusulkan hanya belum terjadwal untuk melaksanakan desk, dan Tubaba pada 7 Mei 2025 lalu juga sudah mengusulkan.

“Bandar Lampung itu mengusulkan Sekolah Rakyatnya di SMPN 24," ungkapnya.

Aswarodi menjelaskan, pihaknya akan memprioritaskan siswa yang berasal dari daerah yang tidak memiliki Sekolah Rakyat.

"Anak-ana dari Pringsewu nanti akan ditampung di Sekolah Rakyat provinsi. Karena provinsi cakupannya bisa 15 kabupaten/kota, jadi bisa diprioritaskan," kata dia. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 11 Juni 2025 dengan judul "Tiga Pemda di Lampung Belum Usulkan Lokasi Sekolah Rakyat”