Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tersisa tiga pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang belum mengusulkan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II, yaitu Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat dan Kota Bandar Lampung.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw, saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 secara daring, Selasa (10/6/2025).

"Lampung tiga pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II, di Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar Lampung, peserta rapat yang mewakili kepala daerahnya bisa melihat daerah tersebut dan segera mengusulkan,” jelas dia. 

Tomsi pun menegaskan, sampai minggu keempat Juni belum mengusulkan calon lahan, maka pihaknya akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang bersangutan.

Sekolah Rakyat tahap pertama sudah diusulkan 100 titik lokasi yang sudah dicek dan dinyatakan layak untuk dilakukan pembangunan. 

"Nantinya akan menampung total 100 ribu anak dari keluarga sangat miskin, dan untuk tahap II juga akan menampung 100 ribu anak lagi,” katanya.

Ia menerangkan, Sekolah Rakyat ini akan dibangun per daerah untuk seribu anak dimulai dengan gratis makan, sekolah, diasramakan, baju, dan lain sebagainya. Bahkan disambungkan sarana IT. 

"Tentunya masyarakat sangat berharap, tinggal pemdanya yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II,” ucapnya. 

"Program bapak Presiden ini untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus merubah nasib dari anak keluarga sangat miskin, dapat disekolahkan dengan baik. Oleh sebab itu kesempatan ini jangan sampai disia-siakan,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang dikutip Selasa (10/6/2025), target lokasi dan implementasi sekolah rakyat pada tahun 2025 yaitu sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025. 

Dari jumlah ini, 64 lokasi sudah menandatangani kontrak kerja, meskipun terdapat tiga lokasi yang masih dalam catatan perbaikan oleh KemenPU. Sementara itu, 47 lokasi lainnya masih dalam tahap survei.

Distribusi lokasi yang sudah kontrak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mencakup :

• Sumatera (13 lokasi) termasuk Aceh, Medan, Padang, dan Bengkulu.
• Jawa (34 lokasi) meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, dan sejumlah kabupaten di Jawa Timur seperti Malang, Banyuwangi, dan Surabaya.
• Kalimantan (3 lokasi) di Banjarbaru dan Banjarmasin.
• Sulawesi (8 lokasi) meliputi Makassar, Gowa, dan Palu.
• Bali dan Nusa Tenggara (3 lokasi) di Bali dan Kupang.
• Maluku (2 lokasi) dan Papua (1 lokasi) juga sudah masuk dalam rencana pembangunan. (*)