Kupastuntas.co, Way Kanan - Ayu Asalasiyah dijadwalkan akan resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan definitif pada Selasa, 10 Juni 2025 besok. Pelantikan akan berlangsung di Balai Keratun, Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung.

Informasi tersebut diperoleh dari surat undangan resmi yang ditujukan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Way Kanan, Arie Anthony Thamrin.

Bahkan dia hari ini diundang rapat persiapan pelantikan pelantikan Bupati Ayu. "Ya, hari ini saya diundang rapat persiapan pelantikan," ujarnya.

Undangan tersebut juga telah beredar di kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan unsur Forkopimda.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pelantikan Ayu akan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan untuk jabatan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Way Kanan.

Pj Sekda Way Kanan diminta hadir bersama jajaran Forkopimda, para kepala dinas, camat, serta pengurus organisasi wanita daerah. Acara pelantikan dijadwalkan berlangsung pagi hari dan dilaksanakan secara tertutup dengan pengamanan ketat.

Ayu Asalasiyah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan, berpasangan dengan Bupati Ali Rahman. Namun, setelah wafatnya Ali Rahman pada Maret 2025, Ayu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Selama menjabat sebagai Plt Bupati, Ayu dinilai cukup aktif dalam menangani sejumlah isu daerah, termasuk konsolidasi birokrasi dan pengendalian inflasi daerah. Pelantikannya sebagai bupati definitif disambut baik oleh banyak kalangan di Way Kanan.

Meski posisi kepala daerah telah ditetapkan, jabatan Wakil Bupati Way Kanan masih belum terisi. Sejumlah partai pengusung koalisi masih membahas sosok pengganti yang akan mendampingi Ayu selama sisa masa jabatan.

Berhembus kabar bahwa Galang Putra Rahman, anak sulung almarhum Ali Rahman, menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Saat ini Galang masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat kembali bergerak secara penuh dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan publik. Stabilitas pemerintahan menjadi perhatian utama, terutama menjelang pembahasan APBD Perubahan 2025. (*)