Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, resmi menuntaskan 100 hari masa kerja mereka pada 31 Mei 2025.

Sejumlah capaian positif berhasil ditorehkan, khususnya di sektor ekonomi, pedesaan, dan pelayanan publik. Namun demikian, sejumlah tantangan di bidang infrastruktur dan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah.

Pengamat Ekonomi Universitas Lampung (Unila), Usep Syaifudin, menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 mencapai 5,47 persen, tertinggi di Pulau Sumatera.

Angka ini melampaui target awal Pemprov yang berada di kisaran 4,9 hingga 5,3 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan ekspor.

"Capaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan awal Gubernur dan Wakil Gubernur cukup tepat, terutama dalam memperkuat fondasi ekonomi produktif,” ujar Usep,  (4/6/2025).

Selain itu, program unggulan Desaku Maju turut membawa hasil nyata, dengan meningkatnya status 952 desa menjadi desa maju dan 579 desa menjadi desa mandiri.

Persentase desa mandiri di Lampung kini mencapai 23,51 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 22,85 persen. Jumlah desa tertinggal juga berhasil ditekan hingga 60 persen dibandingkan tahun 2022.

Di sektor kerja sama luar negeri, Pemprov Lampung menjalin kemitraan strategis dengan Provinsi Shandong, Tiongkok, dalam pengembangan pertanian modern, kawasan industri, dan infrastruktur pelabuhan.

Sementara program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan pada Mei 2025 juga dinilai berhasil. Dalam satu bulan pelaksanaannya, program ini berhasil menjaring 165.975 unit kendaraan, terdiri dari 123.935 sepeda motor dan 42.040 mobil.

"Pendapatan dari program ini mencapai Rp125 miliar, dengan rincian Rp74 miliar untuk provinsi dan Rp51 miliar untuk kabupaten/kota. Penerimaan dari sektor ini meningkat 76 persen dibanding bulan sebelumnya, " ungkapnya.

Namun, sejumlah persoalan masih menjadi catatan. Kondisi jalan provinsi masih menyisakan 21,4 persen dalam kondisi rusak, dan wilayah terpencil belum tersentuh secara optimal oleh program prioritas.

"Selain itu, transformasi desa digital masih terkonsentrasi di wilayah yang sudah relatif maju, sementara desa dengan blank spot internet belum mendapatkan solusi konkret, " kata dia.

Pengamat Unila lainnya, Asrian Hendi Caya, menyoroti upaya Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan penguatan sektor pertanian.

"Perbaikan jalan provinsi dan desa telah dilakukan. Program hilirisasi pertanian juga mulai berjalan, termasuk dengan bantuan pupuk organik cair dan dryer,” ujarnya.

Ia juga menyoroti penyegaran birokrasi melalui rolling pejabat dan pengisian jabatan yang selama ini kosong.

Namun demikian, Usep menilai masih terdapat kekurangan dalam pelibatan publik, karena banyak program yang bersifat top-down dan belum membuka ruang umpan balik secara sistematis.

"UMKM di kawasan perkotaan dan industri juga belum mendapat dorongan signifikan dalam 100 hari pertama, " jelas Asrian. (*)