Kupastuntas.co, Bandar Lampung - 100 hari masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Mirza Djausal dan Jihan Nurlela, mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Program-program kerja mereka dinilai telah menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat, khususnya masyarakat pedesaan.

Pengamat Ilmu Pemerintahan Unila, Sigit Krisbiantoro, mengungkapkan beberapa program unggulan yang telah dijalankan, seperti Desaku Maju, Peningkatan Ekonomi Desa, Lumbung Pangan Nasional, inisiasi Lumbung Energi Terbarukan, hingga dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Program-program ini mendapat sorotan positif karena menyasar langsung kebutuhan dasar warga dan memiliki visi pembangunan jangka panjang.

"Program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur selama 100 hari ini patut kita dukung karena telah berorientasi pada rakyat, khususnya masyarakat desa. Ini menunjukkan arah pembangunan yang berbasis dari bawah," kata Sigit, saat dimintai tanggapan melalui WhatsApp, Rabu (4/6/2025).

Namun, ia menekankan pentingnya beberapa hal agar program-program tersebut bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pertama, menurutnya, program-program tersebut perlu dijalankan secara lebih sistematis, mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.

"Perencanaan yang efisien dan tepat sasaran menjadi kunci agar dampaknya maksimal," ujarnya.

Kedua, pelibatan semua elemen masyarakat juga dianggap penting. Pemerintah provinsi perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dengan menggandeng akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta tokoh lokal agar implementasi program tidak hanya menjadi agenda formal pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.

Ketiga, ia mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar masyarakat bisa terlibat dalam proses perencanaan hingga pengawasan program.

"Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, maka program akan lebih membumi dan hasilnya bisa lebih dirasakan langsung oleh warga," tambahnya.

Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Lampung ke depan memperkuat sinergi dengan stakeholder, memperbaiki tata kelola birokrasi, mengarahkan anggaran pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, serta aktif mencari sumber pembiayaan alternatif dari sektor swasta atau investasi.

"Dengan pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat, kita berharap Lampung bisa menjadi provinsi percontohan dalam pembangunan desa berbasis rakyat," pungkasnya. (*)