Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPRD Bandar Lampung mengingatkan Pemkot Bandar Lampung untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat daripada membangun kereta gantung. Selain itu, jika kereta gantung tetap akan dibangun, jangan sampai memakai dana APBD.

DPRD Bandar Lampung ikut menyoroti rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang akan membangun kereta gantung sepanjang 4 kilometer yang menghubungkan rumah dinas wali kota dengan sebuah pulau di lepas pantai.

Meskipun proyek tersebut berpotensi menjadi ikon baru pariwisata di Bandar Lampung, namun DPRD mengingatkan kepada Pemkot agar tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan rencana pembangunan kereta gantung tidak boleh mengesampingkan permasalahan pokok yang dihadapi warga.

"Inovasi pembangunan tentu penting, tapi harus sejalan dengan perencanaan keuangan yang rasional dan prioritas kebutuhan masyarakat. Masalah drainase, jalan rusak, pengelolaan sampah, pendidikan, dan kesejahteraan tetap harus menjadi fokus utama," kata Agus, pada Senin (2/6/2025).

Agus mengungkapkan, hingga kini belum ada pembahasan teknis atau agenda resmi di DPRD Bandar Lampung terkait proyek kereta gantung senilai Rp2,5 triliun yang melibatkan investor asal Tiongkok tersebut.

Meskipun begitu, lanjut Agus, DPRD Bandar Lampung tetap membuka ruang diskusi jika proyek itu benar-benar diarahkan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kota.

"Kalau memang proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tentu itu hal yang baik. Tapi jangan sampai pembangunan fisik yang megah justru membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan," tegasnya.

Agus menekankan pentingnya sinergitas antara Pemkot dan DPRD agar program pembangunan dapat berjalan maksimal dan berimbang antara kebutuhan pariwisata serta pelayanan publik.

"Kami akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tidak merugikan masyarakat, baik secara anggaran maupun skala prioritas," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Dedi Yuginta, menambahkan bahwa pembangunan kereta gantung tidak boleh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Menurut saya kalau memang harus ada kereta gantung gak apa, asal jangan pakai APBD. Semua  biaya harus dibebankan kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyebut pembangunan kereta gantung bukan merupakan kebutuhan mendesak dan seharusnya bukan menjadi prioritas utama Pemkot Bandar Lampung.

Menurutnya, masih banyak permasalahan fundamental yang lebih mendesak untuk segera ditangani, salah satunya adalah perbaikan sistem drainase guna mencegah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung.

Asroni menegaskan, proyek kereta gantung seharusnya tidak menggunakan APBD, terutama di tengah kondisi infrastruktur perkotaan yang masih perlu banyak perbaikan.

Ia menyoroti kondisi drainase di beberapa titik yang dinilai sangat memprihatinkan dan berkontribusi terhadap terjadinya banjir di sejumlah kawasan pemukiman.

Menurut Asroni, Pemkot seharusnya lebih fokus pada upaya mitigasi banjir dibandingkan proyek infrastruktur yang belum memiliki urgensi tinggi.

“Kita harus melihat skala prioritas. Saat ini, warga masih menghadapi banjir akibat buruknya sistem drainase. Ini yang seharusnya diperbaiki lebih dulu sebelum berbicara tentang pembangunan kereta gantung,” tegasnya.

Asroni menyarankan proyek tersebut sebaiknya hanya dilakukan jika ada investor swasta yang bersedia membiayainya.

Menurutnya, penggunaan APBD untuk proyek ini kurang tepat di tengah banyaknya kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan.

“Kalau ada investor yang mau membangun, silakan saja. Tapi kalau menggunakan APBD, sebaiknya jangan. Kita harus bijak dalam menentukan prioritas pembangunan,” imbuhnya.

Asroni juga menyebutkan bahwa dalam pembahasan dengan anggota Komisi III DPRD, mereka sepakat agar alokasi anggaran lebih diarahkan untuk perbaikan drainase.

"Dengan begitu, dampak banjir yang kerap melanda beberapa titik di Bandar Lampung dapat diminimalisir," ujar Asroni. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Selasa 3 Juni 2025 dengan judul “DPRD: Pembangunan Kereta Gantung Belum Jadi Prioritas”