Kupastuntas.co, Lampung Barat - Ratusan pelaku usaha kuliner di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) turun menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, Rabu (28/5/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah daerah untuk memasang tapping box, alat perekam transaksi elektronik, di sejumlah tempat usaha.

Sejak pukul 09.55 WIB, massa mulai berdatangan ke kompleks perkantoran Pemkab dengan menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh berbagai elemen pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dari sejumlah kecamatan di Lampung Barat seperti Balik Bukit, Sekincau, Way Tenong, dan Liwa. Pemasangan tapping box dinilai membebani pelaku UMKM.

"Jangan biarkan tapping box peras konsumen,” tulis salah satu poster yang dibawa massa. “Kami bertahan untuk hidup, bukan untuk diperas,” tertulis dalam poster lainnya.

Menurut para peserta aksi, tapping box yang direncanakan akan dipasang untuk merekam seluruh transaksi penjualan secara otomatis, dikhawatirkan akan menambah beban operasional mereka.

"Kami ini bukan tidak taat pajak. Selama ini kami sudah patuh, membayar retribusi dan pajak secara rutin. Tapi dengan adanya kebijakan ini, justru menjadi beban baru bagi kami, juga bagi konsumen,” kata salah satu peserta aksi, Rabu (28/5/2025).

Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan pembinaan dan pendampingan terlebih dahulu, bukan langsung menekan pelaku usaha dengan alat pengawasan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

"Kalau langsung dipasangi alat seperti ini tanpa sosialisasi, tanpa mempertimbangkan kondisi usaha kami, rasanya sangat tidak adil. Kami baru mulai bangkit, belum stabil. Ini seperti menambah tekanan baru bagi kami,” imbuhnya.

Peserta lain menambahkan bahwa kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi riil para pelaku usaha kecil. Banyak dari mereka bahkan belum menggunakan sistem kasir digital dan masih mencatat transaksi secara manual.

"Mohon dari Bapenda untuk memperhatikan kami, pelaku usaha kuliner di Tugu Tani, Tanjung Raya. Kami menolak pemasangan tapping box dan pajak 20 persen,” ujar perwakilan pelaku usaha dari Kecamatan Sukau.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait aksi unjuk rasa ini. Massa masih bertahan di lokasi sembari menunggu kepastian apakah ada perwakilan pemerintah yang bersedia menemui dan berdialog secara langsung.

Aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat terlihat tetap berjaga dan mengatur jalannya aksi agar tetap kondusif. (*)