Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2024 paling rendah se-Pulau Sumatera dengan angka 73,13.

Cukup mengejutkan, ternyata angka IPM Provinsi Lampung tahun 2024 berada paling rendah se-Pulau Sumatera. BPS Pusat mencatat, IPM paling tinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau 79,89.

Disusul Sumatera Barat 76,43, Sumatera Utara 75,76, Riau 75,67, Aceh 75,36, Bengkulu 74,91,Kepulauan Bangka Belitung 74,55, Jambi 74,36, Sumatera Selatan 73,84, dan terakhir Provinsi Lampung 73,13.

IPM adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan suatu daerah. IPM menggabungkan berbagai indikator, seperti umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Rendahnya IPM Lampung mengindikasikan adanya sejumlah tantangan dalam pembangunan manusia di provinsi ini. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya IPM, antara lain kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya menggenjot peningkatan angka rata-rata lama sekolah sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan IPM.

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan salah satu fokus utama adalah memastikan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.

"Pertama kita meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, anak-anak tidak boleh lagi ada yang putus sekolah. Mereka harus melanjutkan sekolah minimal jenjang SMA," kata Thomas, pada Senin (26/5/2025).

Thomas mengatakan, pihaknya tengah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap berbagai penyebab anak putus sekolah. Hal ini bertujuan untuk merancang solusi yang tepat dan spesifik sesuai kebutuhan setiap wilayah.

"Misalnya, jika di suatu daerah daya tampung sekolah tidak mencukupi, maka solusinya adalah dengan menambah ruang kelas atau membangun unit sekolah baru," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong penyediaan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah dan mendapatkan ijazah sebagai bekal masa depan mereka.

"Jika alasannya karena pernikahan dini atau alasan sosial lainnya, maka kita akan maksimalkan program pendidikan alternatif seperti Paket C, kemudian juga salah satunya beasiswa," terangnya.

Thomas mengungkapkan, saat ini Pemprov Lampung sedang memproses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan yang diharapkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Pergub tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi dalam tata kelola pendidikan di Lampung, lengkap dengan petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan pelaksanaan di tingkat sekolah.

"Perda pendidikan sedang proses, semoga sebelum ajaran baru dimulai semua sudah selesai. Nantinya perda tersebut menjadi SOP atau nanti akan ada juknis sebagai pijakan pelaksanaan tata kelola di sekolah," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan bonus demografi di Provinsi Lampung berpotensi terjadi sebelum tahun 2028. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak dilakukan.

Mirzani mengatakan, saat ini 68 persen penduduk Lampung berada dalam usia produktif (15-65 tahun), menjadikan Provinsi Lampung berpotensi lebih cepat menikmati bonus demografi tersebut, bahkan sebelum tahun 2028.

Namun, Mirzani mengkhawatirkan bahwa potensi tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing tenaga kerja.

"Bonus demografi bisa menjadi peluang besar, tapi kalau kualitas SDM kita masih rendah, maka yang menikmati kemajuan bukan masyarakat Lampung," kata Mirzani saat acara Halal Bihalal dan Rapat Kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Lampung di Gedung Serba Guna (GSG) Umitra, Bandar Lampung, pada Rabu (21/5/2025) lalu.

Mirzani mengakui, IPM Lampung masih tergolong rendah, yakni peringkat terakhir di Sumatera dan ke-20 secara nasional. Rendahnya angka tersebut didorong oleh kualitas pendidikan yang belum memadai.

Menurut Mirzani, hanya 21-22 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang masuk ke SMA dan kondisi ini terus terjadi setiap tahun dan menghambat peningkatan IPM Lampung.

Di sektor ketenagakerjaan, Mirzani menyebut ada ketimpangan besar antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Ia menyebut, dari sekitar 30.000 lulusan D3 hingga S1 tiap tahun, hanya sekitar 800 lulusan dari perguruan tinggi di Lampung yang terserap oleh industri lokal.

“Kami hanya punya sekitar 200 perusahaan industri, jauh tertinggal dari provinsi tetangga. Bahkan dari 2.000 lowongan kerja untuk lulusan S1, 1.200 diisi oleh lulusan dari luar Lampung,” jelasnya.

Mirzani juga menyoroti minimnya keterpaduan sistem pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, yang berjalan sendiri-sendiri tanpa visi dan arah yang terintegrasi.

“Untuk itu pentingnya pengetatan standar kompetensi dan kelulusan, agar siswa dan mahasiswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja,” katanya.

“Selama ini yang penting lulus, bukan kompeten. Sekolah dan universitas perlu bersinergi, menciptakan sistem pendidikan yang menyeluruh dan berjenjang,” lanjut Mirzani.

Mirzani mengajak seluruh pihak, terutama Aptisi Wilayah Lampung, untuk berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah dalam membentuk SDM unggul, sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Periode 2025-2030 adalah fase kritis pembentukan generasi emas. Anak-anak SMP dan SMA hari ini adalah pemimpin dan pelaku pembangunan tahun 2045,” ujarnya.

Mirzani berkomitmen untuk membuka seluas-luasnya ruang dialog, menerima masukan, serta menjalin kerja sama erat dengan seluruh institusi pendidikan tinggi swasta di wilayah Provinsi Lampung demi kemajuan bersama di masa depan. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 27 Mei 2025 dengan judul "Indeks Pembangunan Manusia Lampung Terendah di Sumatera”