• Kamis, 22 Mei 2025

Komunitas Difabel Keluhkan Sejumlah Fasilitas Pubik Belum Ramah Penyandang Disabilitas

Kamis, 22 Mei 2025 - 14.00 WIB
14

Anak-anak penyandang disabilitas di Bandar Lampung. Foto: Paulina/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyandang disabilitas di Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome (POTADS) Lampung, Debora Sidabutar, dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung, Susi. 

"Ongkos transportasi untuk sekolah bisa mencapai Rp100.000 per hari. Ini sangat memberatkan keluarga dengan penghasilan terbatas," ujar Debora, Kamis (22/5/25).

Ia menyambut baik rencana pemerintah kota menyediakan bus khusus disabilitas tahun depan. Namun, Debora menekankan bahwa bus tersebut harus benar-benar aksesibel. Tanpa fasilitas yang memadai, rencana tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal bagi penyandang disabilitas. 

Susi dari HWDI menambahkan, fasilitas umum di Bandar Lampung masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. "Trotoar dengan keramik licin dan pohon di tengah jalan sangat membahayakan, terutama bagi tunanetra," katanya. 

Susi juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Tanpa partisipasi langsung dari mereka, fasilitas yang dibangun mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. 

Kedua tokoh sepakat bahwa peningkatan fasilitas kesehatan juga diperlukan. Menurut Debora, terapi untuk anak disabilitas di atas 7 tahun tidak lagi ditanggung BPJS. 

Padahal, biaya terapi bisa mencapai Rp400.000 per sesi. Hal ini menjadi beban tambahan bagi keluarga dengan anak disabilitas yang membutuhkan perawatan rutin. 

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana sebelumnya telah mengumumkan komitmen untuk meningkatkan fasilitas bagi disabilitas. Namun, realisasi dari komitmen tersebut masih dinantikan. 

Mereka berharap komitmen ini diikuti dengan tindakan konkret dan mereka menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan penyandang disabilitas. 

Tanpa keterlibatan langsung dari penyandang disabilitas, upaya peningkatan fasilitas mungkin tidak akan efektif. Mereka menunggu bukti nyata dari pemerintah kota untuk menjawab kebutuhan kelompok disabilitas. (*)