Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pekerja migran yang terintegrasi, khususnya di Provinsi Lampung. 

Hal tersebut ia ungkapkan saat memberikan keterangan usai menggelar pertemuan dengan jajaran Pemprov Lampung yang berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025). 

Ia mengungkapkan jika Provinsi Lampung sendiri tercatat sebagai penyumbang pekerja migran terbesar kelima di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

"Kami sepakat untuk menciptakan tata kelola pekerja migran khususnya di Provinsi Lampung, kita tahu Lampung ini termasuk penyumbang penempatan pekerja migran terbesar ke lima setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB," kata dia. 

Menurut Abdul Kadir, daerah-daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah merupakan kantong utama PMI dari Lampung. 

Potensi tersebut dinilai mampu mengurangi angka pengangguran serta memperkuat ekonomi daerah dan juga meningkatkan ekonomi keluarga jika dikelola dengan baik. 

"Ini adalah potensi besar. Kita ingin membangun ekosistem pelindung PMI di Lampung yang mencakup pelatihan, keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan bahasa. Tujuannya, agar biaya pemberangkatan PMI menjadi lebih terjangkau," jelasnya.

Menurutnya salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah membentuk kelas migran di seluruh SMA dan SMK di Lampung. 

Modul kurikulumnya akan disiapkan secara khusus untuk membekali siswa dengan kompetensi sebagai calon PMI. Sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit akan digabung dan difungsikan sebagai pusat pelatihan vokasi.

"Tahun ajaran baru ini sudah dimulai. Kami akan manfaatkan sarana dan tenaga pendidik yang ada, dan bila perlu mendatangkan pengajar dari luar daerah atau luar negeri," tambahnya.

Target penempatan PMI dari Lampung ditetapkan antara 20.000 hingga 30.000 orang per tahun. 

Abdul Kadir mencontohkan keberhasilan Desa Bumi Daya di Lampung Selatan, di mana dari 2.000 penduduk, 250 orang menjadi PMI dan mampu mengirim uang hingga Rp500 juta setiap bulan ke desa tersebut.

"Target kita kedepan dari Lampung ini minimal sekali 20 ribu sampai 30 ribu. Ini akan sangat membantu dalam penguatan ekonomi keluarga sekaligus penguatan ekonomi desa dan daerah," kata dia. 

"Contohnya di desa Bumi Daya Lampung Selatan ada satu desa dari 2.000 penduduk ada 250 yang menjadi PMI dan dari ini setiap bulan mengirim uang ke desa itu totalnya 500 juta ini akan kita jadikan model," sambungnya. 

Ia mengatakan jika permintaan tenaga kerja dari luar negeri saat ini mencapai 1,5 juta orang, namun baru sekitar 297 ribu yang berhasil diberangkatkan tahun lalu. 

Negara tujuan tersebar di Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika, dengan dominasi di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Belanda, dan Jerman.

"Permintaan pekerjaan dari luar negeri yang sekarang tercatat di kementerian itu ada 1,5 juta dan tahun lalu kita baru mengisi 297 ribu. Artinya ada ruang lowongan kerja yang belum kita isi sehingga caranya adalah dengan melatih karena butuh keterampilan dan bahasa," kata dia. 

"Penempatan negara nya itu ada 100 mulai dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Tapi kantong besar itu ada di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Belanda, Jerman," sambungnya. 

Menurutnya untuk meminimalisir pengiriman PMI secara non-prosedural, pemerintah juga akan menggandeng lintas kementerian, pemprov, pemkab, hingga pemerintah desa. 

Setiap desa direncanakan membentuk Satgas Anti-Calo untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan sesuai aturan.

"Kita harus melakukan kampanye besar-besaran kemudian bekerjasama dengan lintas kementerian lembaga termasuk pemerintah Desa," kata dia. 

"Pak gubernur bisa membuat pergub atau perda kemudian diikuti oleh pemkab dan desa. Jadi di setiap desa ada semacam satgas untuk memastikan tidak ada yang berangkat lewat calo," tutupnya. 

Sementara itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan jika pihaknya terus berkomitmen agar pekerja migran asal Lampung mendapatkan perlindungan. 

"Pemprov Lampung terus berkomitmen agar pekerja migran ini menjadi lebih baik dan terproteksi," kata dia. (*)