Kupastuntas.co, Metro - Guna memastikan kelancaran pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan peninjauan langsung ke kantor Samsat Metro, Senin (5/5/2025).

Wakil Gubernur juga memberikan arahan terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk meminta penambahan petugas di beberapa bagian pelayanan.

Jihan menjelaskan bahwa program pemutihan pajak  berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juni 2025 dan berlaku untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Program ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang menunggak pajak, dengan menghapuskan denda keterlambatan pembayaran.

“Mulai dari tanggal 1 Mei sampai nanti tanggal 31 Juni, Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan program pemutihan kendaraan roda dua dan roda empat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan,” kata dr. Jihan saat dikonfirmasi awak media, Senin (5/5/2025).

Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Metro untuk memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak kendaraan dengan sebaik-baiknya.

“Untuk seluruh warga Kota Metro dapat memanfaatkan fasilitas yang diadakan pemerintah. Insya Allah akan diberikan fasilitas terbaik di sini dan pelayanannya juga terbaik. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan laporkan,” ucapnya.

Saat memantau langsung proses pelayanan, dr. Jihan mendapati adanya potensi antrean panjang terutama di loket informasi dan pelayanan pengecekan fisik kendaraan. Karena itu, ia meminta agar dilakukan penambahan dua petugas tambahan untuk membantu mengantisipasi lonjakan masyarakat yang datang.

“Saya tadi lihat tempat bagaimana teman-teman melayani untuk bisa diberikan pengarahan kepada wajib pajak, dan saya minta ada tambahan dua petugas. Saya khawatir tidak ter-handle masyarakat yang datang dengan banyak pertanyaan,” tegas dr. Jihan.

Meski begitu, ia memastikan bahwa pelayanan di loket-loket lain secara umum telah berjalan lancar dan terkendali. Namun, ada kendala teknis terkait proses cek fisik kendaraan yang membutuhkan waktu pendinginan mesin terlebih dahulu, sehingga menyebabkan antrean.

“Untuk di loket-loket lain sejauh ini sudah aman terkendali. Mungkin secara fisik ada keterbatasan, karena memang cek fisik itu memerlukan kendaraan yang dingin dulu sehingga antrean loading-nya panjang. Tetapi itu tetap akan kita terus evaluasi dan tingkatkan pelayanannya,” ujar Wakil Gubernur.

Dirinya juga menegaskan kembali bahwa pemutihan pajak ini hanya berlaku untuk penghapusan denda, bukan pokok pajak. Selain itu, denda jasa Raharja yang tertunggak juga dihapuskan, namun pokoknya tetap harus dibayar.

“Yang digratiskan mungkin banyak teman-teman yang belum paham. Yang digratiskan itu adalah denda pajak selama tunda bayar. Misalnya ada yang tunda bayar 5 tahun, maka dendanya dihapuskan, hanya dibayarkan pokok tahun berjalan,” jelasnya.

“Kemudian yang kedua adalah denda jasa Raharja tahun tertunda. Tapi pokok jasa Raharja-nya tetap harus dibayarkan. Untuk kendaraan yang menunggak 10 tahun, tetap bayar 1 tahun berjalan,” tambahnya.

Kehadiran Wakil Gubernur di Samsat Metro juga mendapat sambutan baik dari masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Dwi Verlina, warga 29 Banjarsari, Metro Utara, yang mengaku merasakan langsung manfaat program pemutihan pajak ini.

“Saya hari ini membayar pajak tunggakan motor, sudah menunggak 5 tahun. Pelayanannya sama aja kayak bayar pajak biasa, tapi pelayanannya bagus kok. Alhamdulillah di sini benar-benar pemutihan, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Dwi.

Ia juga menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan di Samsat Metro. Dengan program pemutihan pajak tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung dinilai dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah.

“Alhamdulillah tidak ada hambatan dan semua antrean juga lancar, umumnya seperti ini. Secara keseluruhan tidak ada yang dikeluhkan, pelayanannya sudah baik dan bagus banget. Tidak ada yang saya minta kepada pemerintah daerah karena semua sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pemerintah juga berkomitmen terus melakukan evaluasi untuk memastikan pelayanan publik semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)