794 Personel Gabungan Amankan Unjuk Rasa Petani Singkong di Kantor Pemprov Lampung

Apel gelar pasukan menyambut massa pendemo di kantor Gubernur Lampung. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 794 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025).
Ribuan petani singkong dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung akan melalukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
“Dikerahkan sebanyak 794 personel keamanan gabungan untuk mengawal aksi tersebut,” ujar Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati.
Terkait alih arus, AKP Agustina Nilawati menjelaskan bahwa hal tersebut akan dilakukan melihat situasi dinamika perkembangan di lapangan.
"Kita liat situasi dilapangan nantinya, jika memang harus dilakukan alih arus, maka akan kami berlakukan hal tersebut," katanya.
Dalam pengamanan ini, Polisi sudah memetakan sejumlah ruas jalan yang nantinya akan dilakukan alih arus jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan.
Menurut dia dalam pengamanan ini pihaknya akan mengedepankan upaya persuasif dan humanis agar penyampaian asprirasi berjalan dengan aman dan tertib.
"Kami imbau para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung," imbuhnya.
Petani singkong di Provinsi Lampung dijadwalkan kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut harga ubi kayu di daerah tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Direktorat Jendral Tanaman Pangan telah mengeluarkan surat kesepakatan harga ubi kayu petani yang harus dibeli oleh industri sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan akan berlangsung pada, Senin (5/5/2025) yang berlokasi dihalaman kantor Gubernur Lampung dan akan melibatkan ribuan petani singkong dan juga mahasiswa.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin mengatakan, jika unjuk rasa tersebut akan dilakukan oleh aliansi dari berbagai elemen masyarakat dan juga mahasiswa.
"Iya rencananya besok Senin akan ada aksi unjuk rasa, tapi itu aliansi dari berbagai elemen jadi tidak bisa pakai PPUKI. Ada petani juga tapi bukan PPUKI yang melakukan," kata dia saat dimintai keterangan, Sabtu (3/5/2025).
Ia mengatakan jika aksi unjuk rasa tersebut dilakukan lantaran petani merasa kecewa para perusahaan tidak ada yang membeli singkong sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. (*)
Berita Lainnya
-
Operasi Sikat Krakatau 2025, Polda Lampung Tangkap 319 Pelaku Kejahatan
Selasa, 19 Agustus 2025 -
DPRD Setujui Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung 2025, Belanja Daerah Rp7,78 Triliun
Selasa, 19 Agustus 2025 -
DPRD Provinsi Lampung Setujui Target 30 Rancangan Perda 2026
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Belanja Pegawai Pemprov Lampung Bertambah Hingga Rp400 Miliar
Selasa, 19 Agustus 2025