• Minggu, 04 Mei 2025

Singkong Petani Lampung Dibeli dengan Harga Rendah, Maradoni: Alat Ukur Kadar Aci Perusahaan Tidak Akurat

Sabtu, 03 Mei 2025 - 18.09 WIB
233

Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI), Maradoni. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Lampung Timur - Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung pada Senin, 5 Mei 2025.

Koordinator aksi, Maradoni, menyebutkan bahwa aksi ini akan melibatkan setidaknya 5.000 massa dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

Maradoni menyatakan, tujuan aksi ini adalah untuk meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto maupun jajaran menterinya, seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar turun langsung ke Provinsi Lampung.

Rencana para pengunjuk rasa mendesak pemerintah pusat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah perusahaan pengolahan tapioka di Lampung.

Maradoni menilai, perusahaan-perusahaan tersebut tidak berpihak kepada petani singkong dan kerap membeli hasil panen dengan harga yang tidak wajar.

Menurut Maradoni, perusahaan tapioka saat ini membeli singkong dengan harga yang sangat rendah.

Ia menuding, perusahaan memanfaatkan alat ukur kadar pati (aci) untuk menekan harga pembelian singkong dari petani.

Maradoni juga menilai alat pengukur kadar aci yang digunakan pihak perusahaan perlu diverifikasi kembali oleh instansi pemerintah terkait.

Mereka khawatir, alat tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar menunjukkan kadar pati yang rendah, sehingga harga beli bisa ditekan.

"Kami menduga alat ukur tersebut tidak akurat, bahkan bisa saja sudah dimanipulasi. Akibatnya, singkong petani seolah-olah memiliki kadar aci rendah, padahal kenyataannya tidak demikian," ujar Maradoni.

Ia menegaskan bahwa aksi yang akan digelar pada Senin mendatang merupakan bentuk protes besar-besaran. "Sedikitnya lima ribu orang akan turun ke jalan menuntut keadilan bagi petani singkong. Kami ingin pemerintah turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini secara serius," pungkasnya. (*)